Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Nasir Djamil: Perbaikan Peradilan Harus Menyeluruh Demi Kembalikan Kepercayaan Publik

"Rakyat menilai keadilan bukan dari angka presentasi belanja, tapi dari sikap adil hakim, kesetaraan perlakuan hukum, dan keberpihakan pada kebenaran,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Jakarta, Infoaceh.net – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, H. M. Nasir Djamil menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan terhadap lembaga peradilan.

Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Perbaikan sistem peradilan bukan hanya soal anggaran dan digitalisasi, tetapi menyangkut integritas, keadilan substantif, dan kesungguhan lembaga peradilan menyentuh denyut keadilan masyarakat,” ujar politisi PKS asal Aceh itu.

Nasir menyoroti masih jauhnya rasa keadilan yang dirasakan rakyat akibat rumitnya proses hukum, tingginya biaya perkara, serta minimnya transparansi dari aparat penegak hukum.

“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali rusak, sulit untuk dikembalikan. Karena itu, reformasi di sektor ini sangat krusial untuk memperkuat legitimasi pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga peradilan, tidak hanya dalam hal administratif, tetapi juga dalam pembinaan etika hakim dan peningkatan kualitas putusan.

“MA, MK, dan KY harus membangun kolaborasi berbasis kejujuran institusional. Jangan terjebak ego sektoral yang justru melemahkan reformasi peradilan,” ucapnya.

Dalam RDP tersebut, Sekjen MA memaparkan kebutuhan revitalisasi infrastruktur pengadilan dan penguatan layanan digital. Sementara Sekjen MK menyampaikan kesiapan menghadapi gugatan pasca-pemilu, dan Sekjen KY menekankan penguatan sistem seleksi serta pengawasan hakim agar lebih objektif dan akuntabel.

Nasir Djamil mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan, namun mengingatkan bahwa perbaikan tidak cukup diukur dari laporan serapan anggaran.

“Rakyat menilai keadilan bukan dari angka presentasi belanja, tapi dari sikap adil hakim, kesetaraan perlakuan hukum, dan keberpihakan pada kebenaran,” ujarnya.

Sebagai legislator dari Aceh, Nasir juga menyoroti pentingnya pemerataan akses peradilan hingga ke daerah terpencil.

“Jangan cuma bicara digitalisasi kalau jaringan internet saja masih lemah di daerah. Modernisasi peradilan harus bisa menjangkau rakyat di kampung-kampung,” tutupnya.

RDP Komisi III ini membahas evaluasi kinerja semester I tahun 2025 serta usulan pagu anggaran 2026 dari tiga lembaga peradilan: MA, MK, dan KY. Sejumlah anggota Komisi III juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan menuntut efisiensi anggaran demi peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor hukum.

simple-ad
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Anggota DPRA Mawardi Basyah dituntut 1 tahun penjara
Wagub Aceh Fadhlullah bersama Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal dan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengikuti peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Bandar Lampahan, Bener Meriah, Senin (21/7). (Foto: Ist)
RSJ Aceh memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 dengan menggelar kegiatan khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tergabung dalam program Day Care, Senin (21/7). (Foto: Ist)
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRK Banda Aceh Teuku Iqbal Djohan
Angin kencang yang melanda wilayah Banda Aceh dalam dua hari terakhir menyebabkan sejumlah kerusakan, termasuk pohon tumbang dan atap rumah warga yang terangkat. (Foto: Dok. BPBD Banda Aceh)
Hari kedelapan pelaksanaan Operasi Patuh Seulawah 2025 di Aceh. (Foto: Ist)
Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Aceh memperingati HUT ke-25, Senin (21/7), dengan menggelar upacara khidmat di aula Kejati Aceh. (Foto: Ist)
Perum Bulog Kota Sabang memastikan ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi aman. (Foto: Ist)
Sebuah plang berukuran besar bertuliskan “Tanah Negara Hak Pakai TNI-AD CQ Kodam IM” yang terpasang di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, ditemukan roboh pada Senin (21/7). (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS menghentikan sementara aktivitas penambangan dan pengangkutan material bijih besi yang dilakukan Koperasi Serba Usaha(KSU) Tiega Manggis dan PT Pinang Sejati Utama (PT. PSU). (Foto: Ist)
Pasokan beras SPHP dari Perum Bulog di Kota Sabang mulai menipis di pasaran akibat distribusi mandek. (Foto: Ist)
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di sejumlah wilayah Banda Aceh dan sekitarnya selama periode Juli - Agustus 2025. (Foto: Ist)
Satlantas Polresta Banda Aceh membagikan puluhan helm secara gratis kepada pengendara sepeda motor, Senin (21/7). (Foto: Ist)
Prajurit TNI Yonif TP-857/Gana Gajahsora bersama warga Desa Mane, Kecamatan Mane, Pidie, pada Sabtu, 20 Juli 2025, memperbaiki kerusakan rumah warga akibat terjangan angin kencang. (Foto: Ist)
Akhyar Rizki, Ketua Panitia Pelaksana Konferensi VII PWI Kabupaten Bireuen. (Foto: Ist)
Pengangkatan Indra Milwady sebagai Dewas RSUD Meuraxa diminta dibatalkan oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal karena dianggap sebagai balas jasa politik. (Foto: Ist)
Wagub Aceh Fadhlullah bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, menghadiri puncak perayaan HUT ke-23 Kabupaten Nagan Raya, Ahad malam (20/7). (Foto: Ist)
Seorang pengacara di Aceh Tengah, Hardiansyah Fitra (30), masuk DPO Satreskrim Polres Aceh Tengah. (Foto: Ist)
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nursyam SH MH melantik Drs Efendi SH sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Senin (21/7). (Foto: Ist)
Kantor Gubernur Aceh
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Enable Notifications OK No thanks