INFOACEH.NET, BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) telah Aceh meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan terkait perkara dugaan korupsi penyimpangan dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah fiktif untuk masyarakat korban konflik pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Aceh Timur.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Drs Joko Purwanto SH, melalui Kasi Penkum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis SH membenarkan peningkatan status ke tahap penyidikan.
“Pengusutan perkara dugaan penyimpangan dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik pada BRA Tahun 2023 di Aceh Timur yang bersumber dari APBA-P 2023 telah naik ke penyidikan,” ujar Ali Rasab Lubis, Rabu (8/5/2024).
Dijelaskannya, pada hari ini, Rabu tanggal 8 Mei 2024 telah dilaksanakan ekspose penyelidikan dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah untuk Masyarakat Korban Konflik pada Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBA-P dengan total pagu anggaran sebesar Rp 15.713.864.890.
Ekspose penyelidikan dugaan penyimpangan kasus ini dipimpin Kajati Aceh Tinggi, dan dihadiri Wakajati Aceh, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Para Kepala Seksi pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Satgas P3TPK pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus.
“Dengan hasil penyelidikan terhadap pekerjaan Pengadaan Budidaya Ikan Kakap dan Pakan Rucah untuk masyarakat korban konflik Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Timur diduga fiktif,” ungkap Ali Rasab.
Selanjutnya, dari hasil penyelidikan juga terungkap, sebagian para ketua kelompok tidak pernah menerima bantuan dari BRA dimaksud, namun hanya menerima sejumlah uang tunai yang bervariasi.
Kemudian terhadap perusahaan penyedia barang, juga tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan hanya dijanjikan fee atas peminjaman perusahaan mereka.
Oleh karena itu, telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi serta berpotensi merugikan keuangan negara.
