BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar SH MH, di aula Kejati Aceh, Kamis (25/8/2022).
MaTA dan ICW menyampaikan dan berdiskusi mengenai Hasil Monitoring/Pemantauan Terhadap Tren Penindakan Kasus Korupsi di Aceh Tahun 2021 dan Kuartal Pertama 2022 (Januari-April) yang ditangani kejaksaan.
Selain mempresentasikan temuan dan tren kasus korupsi di Aceh, Koordinator MaTA Alfian memberikan rekomendasi kepada Kejati Aceh untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dan penindakan.
“Aspek pencegahan sangat penting dilakukan, yang dimulai dari tahapan perencanaan sehingga langkah-langkah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bisa lebih optimal,” ujar Alfian.
MaTA juga memberikan beberapa catatan terkait kasus-kasus ditangani Kejati Aceh yang masih mangkrak sehingga belum ada kepastian hukum.
Di antaranya, kasus pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin oleh Dinas Pertanahan Aceh, kasus proyek Jembatan Kilangan di Aceh Singkil, kasus Pembangunan Tanggul Cunda-Meuraksa di Lhokseumawe, Pembangunan Gedung Oncology di RSUDZA, penggunaan anggaran penanganan pandemi dan covid di RSUDZA dan Pinjaman Daerah Pemkab Aceh Utara pada PT Bank Aceh Syariah Rp 7,5 miliar.
“MaTA mendorong Kejati Aceh untuk transparan dan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani, karena itu akan menjadi salah satu aspek penilaian dari masyarakat Aceh terhadap kinerja Kejati Aceh,” tegas Alfian.
Tibiko dari ICW menyampaikan catatan dan capaian kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi tahun 2021 dan kuartal pertama 2022.
“Meskipun masih jauh dari target, kami melihat baik di Aceh maupun nasional kinerja kejaksaan sedikit lebih baik dari APH yang lain dalam penindakan kasus korupsi. Oleh sebab itu harapannya kinerja kejaksaaan ke depan bisa lebih ditingkatkan,” ucap Tibiko.
Kajati Aceh Bambang Bachtiar menyambut baik catatan dan rekomendasi yang diberikan MaTA dan ICW, serta berharap sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat sipil terus terjalin.
