Bermain Api dengan Negara Nuklir: Pakistan Siap Lawan Agresi India
Infoaceh.net – Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Attaullah Tarar mengatakan “seluruh bangsa” mendukung angkatan bersenjata negara itu dan mendukung pembalasan terhadap India. Itu mengkhawatirkan karena kedua negara yang berkonflik tersebut memiliki senjata nuklir.
“Kami adalah orang-orang yang cinta damai, tetapi ketika harus menantang kami, seluruh bangsa akan merespons dan seluruh bangsa bersatu melawan agresi India, dan mendukung angkatan bersenjata Pakistan,” kata Tarar dalam sebuah wawancara dengan TRT World Turki, yang cuplikannya dibagikan di akun X milik pemerintah Pakistan.
Selanjutnya, Perdana Menteri Pakistan kembali pada X mengutuk serangan India yang “pengecut” dan “tidak beralasan”.
“Pakistan memiliki hak mutlak untuk menanggapi serangan India yang tidak beralasan ini dengan tegas — tanggapan tegas sudah dilakukan,” tulis Sharif, menurut terjemahannya.
“Seluruh bangsa bersatu di belakang angkatan bersenjatanya, dan moral serta tekad kami tetap tidak tergoyahkan,” tambahnya.
Kemudian, mantan menteri luar negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan India ‘bermain api’. Hina Rabbani Khar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan India untuk meluncurkan serangan rudal ke negara bersenjata nuklir lainnya adalah “seperti bermain api”.
“Hal itu menunjukkan bahwa India merasa memiliki impunitas untuk menjadi hakim, juri, dan eksekutor,” kata Rabbani Khar. “Mereka akan mengirim rudal ke negara lain yang mempunyai senjata nuklir karena mereka berpikir mereka bisa lolos.”
Mantan menteri tersebut mengatakan Pakistan telah berulang kali memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang India. “Tanda-tanda peringatan ada di mana-mana dan sekarang ancamannya semakin meningkat,” katanya.
Rabbani Khar berbicara kepada Al Jazeera dari bandara Doha Qatar, di mana dia tetap tidak dapat melakukan perjalanan ke Pakistan karena gangguan penerbangan setelah serangan India. Dia menggambarkan serangan itu sebagai “tidak beralasan, tidak berdasar dan jelas-jelas melanggar hukum internasional”.
