Di Jepang, Setiap Penduduk Dapat BLT Rp 14,5 Juta Atasi Dampak Virus Corona
Suasana Stasiun Shinjuku, Tokyo, setelah diumumkannya status Darurat Nasional di Jepang, Rabu (8/4). Foto: Reuters/Issei Kato
JEPANG – Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, membagikan uang tunai semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia, untuk mengatasi dampak virus corona terhadap perekonomian warganya.
Dikutip dari Kyodo News, setiap penduduk Jepang mendapat dana sebesar 100 ribu yen atau setara Rp 14,5 juta. Bedanya, BLT ini diberikan kepada seluruh warga, tanpa membedakan kaya atau miskin.
Sebelumnya, Abe menawarkan skema BLT berupa pemberian dana tunai sebesar 300 ribu yen (Rp 43,5 juta), namun terbatas hanya kelompok penduduk paling miskin. Namun skema ini ditolak, bahkan oleh partai koalisi pemerintah sendiri, karena dianggap terlalu sedikit menjangkau warga.
Selain itu, proposal awal BLT yang disodorkan Pemerintah dianggap terlalu rumit dan berbelit-belit. Karena dalam skema awal, penduduk Jepang harus bisa membuktikan dulu terdampak virus corona secara ekonomi, baru bisa mendapat BLT dari Pemerintah.
“Kami membutuhkan langkah yang akan memberi manfaat bagi lebih banyak orang,” kata Perdana Menteri, Shinzo Abe, dalam pertemuan dengan Gugus Tugas Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona.
Pemberian BLT sebesar 100 ribu yen bagi setiap penduduk ini, menelan anggaran tiga kali lebih besar dibandingkan skema awal. APBN Jepang harus menggelontorkan dana 12 triliun yen, dibandingkan pemberian BLT secara terbatas yang hanya butuh anggaran 4 triliun yen.
Lonjakan pengeluaran ini membuat Pemerintahan Abe harus mengajukan perubahan APBN 2020. Hal ini akan dimintakan persetujuannya ke Parlemen pada Senin, 27 April 2020 mendatang.
Persetujuan hampir pasti akan diterima Abe, mengingat partai-partai koalisi Pemerintah sudah mendukung langkah ini. Termasuk dari Sekjen Partai LDP Jepang, Toshihiro Nikai.
“Ada permintaan mendesak untuk proposal seperti pembayaran 100.000 yen untuk semua orang,” kata Nikai. “Saya sangat mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan cepat atas apa yang dapat dilakukannya.”
****
