Hamas Mengecam Diamnya Negara-Negara Arab Soal Kelaparan di Gaza
“Kami mengutuk pemberian bantuan setetes demi setetes dan pembunuhan yang tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan air dan makanan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
“Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang sangat penting bagi penduduk sipil tidak dapat diterima,” kata pernyataan tersebut, seraya menyerukan kepada pemerintah untuk mencabut pembatasan terhadap truk-truk bantuan.
Selain itu, para menteri luar negeri mengatakan bahwa mereka “sangat menentang” setiap rencana perubahan demografis di wilayah Palestina yang diduduki.
“Rencana pemukiman E1 yang diumumkan oleh Administrasi Sipil Israel, jika dilaksanakan, akan membagi negara Palestina menjadi dua, menandai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan secara kritis merusak solusi dua negara. Sementara itu, pembangunan pemukiman di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur semakin pesat, sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina semakin meningkat. Ini harus dihentikan.”
“Kami mendesak para pihak dan komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya bersama untuk mengakhiri konflik yang mengerikan ini, melalui gencatan senjata yang segera, tanpa syarat dan permanen. Pertumpahan darah lebih lanjut tidak ada gunanya,” tambahnya.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri Luar Negeri Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Selain itu juga Komisioner Uni Eropa untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis.
