Infoaceh.net – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak agar Hamas menyerahkan senjatanya dan menyerukan pengerahan pasukan internasional untuk melindungi rakyat Palestina.
Pengumuman itu berasal dari pernyataan pemerintah Prancis pada Selasa, 10 Juni 2025.
Seruan tersebut disampaikan Abbas dalam surat yang dikirimkan sehari sebelumnya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
Kedua tokoh tersebut dijadwalkan menjadi ketua bersama konferensi internasional bulan ini yang akan membahas solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
Dalam surat tersebut, Abbas memaparkan serangkaian langkah yang menurutnya esensial untuk menghentikan perang di Gaza sekaligus membuka jalan menuju perdamaian permanen di Timur Tengah.
“Hamas tidak akan lagi memerintah Gaza dan harus menyerahkan senjata dan kemampuan militernya kepada Pasukan Keamanan Palestina,” tulis Abbas, dikutip dari Alarabiya.
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mengundang kekuatan asing demi menjaga stabilitas kawasan.
Ia mengatakan bahwa ia siap mengundang pasukan Arab dan internasional untuk dikerahkan sebagai bagian dari misi stabilisasi/perlindungan dengan mandat Dewan Keamanan (PBB).
Konferensi yang akan digelar di markas besar PBB akhir bulan ini bertujuan menghidupkan kembali wacana solusi dua negara, di tengah fakta bahwa Israel saat ini menguasai sebagian besar wilayah yang diklaim Palestina.
“Kami siap untuk menyimpulkan dalam jangka waktu yang jelas dan mengikat, dan dengan dukungan, pengawasan, dan jaminan internasional, sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pendudukan Israel dan menyelesaikan semua masalah status yang belum terselesaikan dan final,” tulis Abbas.
“Hamas harus segera membebaskan semua sandera dan tawanan,” imbuhnya.
Istana Elysee menyambut baik proposal Abbas, dan menyebutnya sebagai komitmen konkret dan belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan keinginan nyata untuk bergerak menuju implementasi solusi dua negara.
Sementara itu, Presiden Macron menyatakan bahwa dirinya “bertekad” untuk mengakui negara Palestina, namun tetap memberi syarat, salah satunya adalah “demiliterisasi” Hamas.
