Dalam suratnya, Abbas juga menegaskan komitmennya untuk mereformasi Otoritas Palestina dan menyatakan rencana menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif dalam waktu satu tahun dengan pengawasan internasional.
“Negara Palestina harus menjadi satu-satunya penyedia keamanan di wilayahnya, tetapi tidak berniat menjadi Negara yang dimiliterisasi,” tegasnya.
Prancis selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung kuat solusi dua negara, terutama sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Namun, jika Paris secara resmi mengakui negara Palestina, hal itu akan menjadi langkah diplomatik besar yang berisiko memicu ketegangan serius dengan Israel, yang menganggap pengakuan tersebut terlalu prematur.
