Infoaceh.net – Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra tengah menghadapi krisis Politik besar setelah rekaman percakapan telepon pribadinya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.
Kebocoran ini memicu kemarahan masyarakat luas dan mengguncang koalisi pemerintahan yang baru terbentuk dilansir dari The Guardian
Dalam rekaman tersebut, PM berparas cantik Paetongtarn—putri dari mantan perdana menteri yang kontroversial, Thaksin Shinawatra—membahas perselisihan perbatasan yang sedang berlangsung antara Thailand dan Kamboja dengan Hun Sen, yang dikenal sebagai teman dekat keluarganya.
Ia terdengar mengkritik seorang petinggi militer Thailand yang disebutnya “hanya ingin terlihat garang” dan menyebutnya sebagai lawan politik. Kepada Hun Sen, Paetongtarn bahkan menyapanya dengan sebutan akrab “paman” dan berkata, “kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya, nanti saya urus.”
Pernyataan tersebut langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di dalam negeri. Dalam konferensi pers pada Kamis 19 Juni 2025 Paetongtarn menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya meminta maaf atas bocornya rekaman pembicaraan saya dengan seorang tokoh Kamboja yang telah memicu kemarahan publik,” ujarnya.
Meskipun Hun Sen telah lengser sejak 2023 dan digantikan oleh putranya, Hun Manet, ia tetap dianggap figur berpengaruh dalam politik Kamboja.
Setelah potongan rekaman tersebar, Hun Sen merilis versi lengkap percakapan itu, yang makin memperkeruh situasi.
Akibat krisis ini, Partai Bhumjaithai—anggota koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan—menarik dukungan mereka, meninggalkan Paetongtarn dengan mayoritas tipis di parlemen.
Partai lain seperti Chartthaipattana, United Thai Nation, dan Demokrat masih bertahan, namun tengah melakukan pembicaraan darurat.
Jika satu lagi mitra koalisi keluar, pemerintahan Paetongtarn bisa runtuh. Ini bisa memicu pemilu dini atau upaya pembentukan koalisi baru.
Pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, telah menyerukan agar parlemen dibubarkan untuk mencegah kekacauan lebih lanjut dan menghindari potensi kudeta militer.
