Ribuan Tentara Penjajah Israel Tolak Bertempur Lawan Hamas, IDF Siapkan Penjara
TEL AVIV – Ribuan tentara pasukan penjajah Israel (IDF) diketahui mangkir saat dipanggil untuk menjalankan serangan ke Gaza yang dimulai pada 7 Oktober lalu.
Israel menyiapkan hukuman penjara yang lebih ketat untuk memaksa para prajurit itu terjun ke medan tempur.
Saluran Israel Channel 12 melansir, mulai 1 Desember, IDF mengatakan akan mulai meningkatkan hukuman bagi mereka yang menghindari dinas militer dan menolak bergabung dengan unit mereka.
Hukuman berkisar antara satu hingga tiga hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran, dibandingkan dengan hukuman penjara yang lebih pendek di masa lalu.
Artinya, prajurit yang menolak bertempur pada 7 Oktober lalu bisa dipenjarakan maksimal lima bulan.
Hingga saat ini, terdapat sekitar dua ribu tentara Israel yang menghindari panggilan militer untuk berperang di Gaza. Mayoritas berasal dari formasi militer reguler. Sebagian besar melarikan diri pada periode sebelum tanggal 7 Oktober.
Sedangkan ratusan tentara cadangan belum bergabung setelah dipanggil.
Seorang tentara cadangan yang bertugas di utara Israel melawan pasukan Hizbullah di Lebanon juga mengatakan kepada Channel 12 soal kondisi sulit yang mereka jalani.
“Kami menderita kekurangan makanan dan peralatan, tidur di tenda dan ambulans agar tidak kedinginan, dan jika bukan karena donasi-donasi, kami akan berada dalam situasi yang sangat sulit.”
Sekitar sebulan yang lalu, Channel 12 melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel telah menarik kembali ratusan tentara dari tentara reguler dan cadangan dari berbagai belahan Eropa ke “Israel”.
Sejak awal agresinya, “Israel” mengumumkan mobilisasi 300.000 tentara cadangan sebagai bagian dari perangnya di Gaza.
Hal ini terjadi pada saat lembaga keamanan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan melepaskan beberapa dari mereka karena dampak ekonomi akibat ketidakhadiran mereka di pemukiman dan tempat kerja.
Ribuan tentara Israel sebelumnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam dinas tersebut karena penolakan mereka terhadap amandemen peradilan yang diminta oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
