Ribuan Warga Malaysia Demo Anwar Ibrahim: Janji Reformasi Hanya Gimmick Politik?
Infoaceh.net -Ribuan warga Malaysia melakukan aksi unjuk rasa dengan memadati pusat Kota Kuala Lumpur pada Sabtu 26 Juli 2025.
Aksi protes ini dilakukan karena lonjakan biaya hidup serta lambannya reformasi yang dijanjikan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Unjuk rasa itu diselenggarakan partai-partai oposisi dan menandai protes besar pertama di negara dengan ekonomi terbesar keenam di Asia Tenggara tersebut, sejak Anwar berkuasa setelah Pemilu 2022.
Para demonstran memadati beberapa titik di pusat ibu kota sebelum akhirnya berkumpul di ikon demokrasi Malaysia, Lapangan Merdeka, dengan membawa berbagai poster bernada kecaman terhadap Anwar. Salah satunya berbunyi jelas: “Turun Anwar.”
“Biaya hidup masih tinggi. Dia (Anwar) sudah tiga tahun memerintah, tapi janji-janjinya belum ditepati,” kata Fauzi Mahmud, seorang insinyur asal Selangor yang ikut turun ke jalan.
Fauzi juga menyoroti lawatan Anwar ke luar negeri, termasuk ke Rusia dan Eropa, yang menurutnya belum menunjukkan dampak nyata bagi rakyat.
“Dia ke sana-sini cari investasi, tapi kami belum lihat hasilnya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Anwar Ibrahim naik sebagai perdana menteri dengan mengusung semangat reformasi, serta janji membersihkan Politik Malaysia dari korupsi, nepotisme, dan kronisme. Namun, semakin banyak suara yang menilai janji-janji tersebut belum terwujud.
Menjelang aksi protes, Anwar sempat mengumumkan sejumlah kebijakan populis. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai sebesar 100 ringgit (sekitar Rp387.500) untuk seluruh warga Malaysia berusia di atas 18 tahun. Bantuan itu dijadwalkan akan dibagikan mulai 31 Agustus mendatang.
Tak hanya itu, sekitar 18 juta pengendara juga akan memperoleh subsidi untuk membeli bahan bakar beroktan menengah (RON95) seharga 1,99 ringgit (Rp7.712), lebih murah dari harga sebelumnya yang mencapai 2,05 ringgit (Rp7.944).
Langkah-langkah tersebut dinilai para analis politik sebagai upaya Anwar meredam kemarahan publik dan mencegah ledakan partisipasi dalam aksi 26 Juli.
