964 Pegawai Kementerian Keuangan Diduga Miliki Harta Kekayaan Tak Wajar
“Iya sangat besar. Mata uang asing,” ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).
PPATK pun menduga uang miliaran dalam Safe Deposite Box milik Rafael Alun yang merupakan ayah dari Mario Dandy tersebut merupakan hasil suap.
“Dugaan hasil suap,” lanjut Ivan.
Namun Ivan masih belum bersedia merinci nominal uang tersebut. Ivan juga mengaku belum melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum lantaran masih diproses di PPATK.
“Masih dalam proses di PPATK,” tutur dia.
Dia menegaskan akan memblokir uang milik Rafael Alun Trisambodo di deposite safe box bank BUMN tersebut. Sebab, disinyalir uang yang disimpan Rafael Alun di deposit safe box itu mencapai miliaran rupiah. “(Akan kami) blokir,” tegas Ivan.
Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu
Sebelumnya, PPATK juga membocorkan laporan Rp 300 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Angka super besar itu terkuak berkat laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Ivan membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan, transaksi janggal sebesar Rp 300 triliun ini didapat dari hasil temuan sejak 2009 silam.
“Itu terkait data yang sudah kami sampaikan, hampir 200 Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada Kemenkeu sejak 2009-2023. Karena terkait internal Kemenkeu,” ujar Ivan.
Namun, PPATK masih belum bisa merincikan hasil temuan transaksi mencurigakan tersebut lebih lanjut, termasuk jumlah rekening yang terlibat di dalamnya. “Tidak bisa kami sampaikan,” ucapnya singkat.
Mahfud MD Bocorkan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Rp 300 Triliun.
Menko Polhukam Mahfud MD Adapun temuan Rp 300 triliun pergerakan uang mencurigakan di Kemenkeu ini dilaporkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (8/3/2023).
Sebagian besar transaksi mencurigakan ini berasal dari 2 direktorat yang mengurusi soal pajak dan bea cukai.
“Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” jelas Mahfud MD. (IA)
