Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Budi Arie Diduga Terima 50 Persen Keuntungan Judi Online, DPR Minta Penindakan Tegas

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memproses Budi Arie secara hukum, apabila terbukti terlibat.
Budi Arie Diduga Terima 50 Persen Keuntungan Judi Online, DPR Minta Penindakan Tegas

Infoaceh.net – Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, terseret dalam pusaran kasus judi online. Dugaan ini mencuat dalam sidang perdana perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Ironisnya, Budi Arie yang sebelumnya menjabat Ketua Harian Pencegahan di Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, justru disebut menerima 50 persen keuntungan dari praktik haram tersebut.

Mantan Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Ketua Satgas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024, belum memberikan tanggapan saat dimintai komentar oleh Monitorindonesia.com, Senin (19/5/2025).

Dugaan Keterlibatan

Dalam dakwaan jaksa, sejumlah nama disebut, termasuk Zulkarnaen Apriliantony—wiraswasta sekaligus teman dekat Budi Arie; Adhi Kismanto—pegawai Kemenkominfo; Alwin Jabarti Kiemas—Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama; serta Muhrijan alias Agus—yang mengaku sebagai utusan pejabat Kemenkominfo.

Dakwaan menyebutkan, pada Oktober 2023, Budi Arie meminta Zulkarnaen mencari pihak yang bisa mengumpulkan data situs judi online. Adhi Kismanto direkrut meski tidak lolos seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana, tetapi tetap diterima atas atensi khusus dari Budi Arie.

“Karena adanya atensi dari Saudara Budi Arie, terdakwa Adhi Kismanto tetap diterima bekerja di Kemenkominfo dengan tugas mencari link atau situs judi online,” ungkap jaksa dalam dakwaannya.

Namun, alih-alih diblokir, situs-situs tersebut justru mendapat perlindungan. Komisi pengamanan situs judi dibagi sebesar Rp8 juta per situs per bulan, dengan pembagian: Adhi 20 persen, Zulkarnaen 30 persen, dan Budi Arie 50 persen.

Sidang juga mengungkap bahwa pada April 2024, Budi Arie meminta agar kegiatan ini tidak dilakukan di lantai tiga Kominfo Digital. Arahan itu kemudian disesuaikan dengan pemindahan ke lantai delapan yang membidangi pengajuan pemblokiran.

“Pertemuan dilakukan di rumah dinas Widya Chandra dan disetujui oleh Budi Arie,” ungkap surat dakwaan.

Zulkarnaen menyebut, Budi Arie mengetahui praktik penjagaan situs judi tersebut dan sudah “diamankan” karena hubungan pertemanan.

Pada Mei 2024, Muhrijan menerima daftar 3.900 situs untuk dilindungi dan mendapatkan Rp6 miliar dari Muchlis Nasution. Total keuntungan dari perlindungan situs judi disebut mencapai Rp48,7 miliar.

Dana itu kemudian dibagi dengan sistem kode. Kode “PM” merujuk pada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Sementara “CHF” adalah kombinasi untuk Zulkarnaen dan bagian untuk Budi Arie.

Budi Arie Membantah

Meski namanya disebut dalam dakwaan, Budi Arie menepis tudingan itu.

“Pasti tidak (terlibat),” ujarnya singkat saat ditemui di Istana Negara, November 2024.

Saat ini, Budi tengah berada di Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Paus Leo XIV. “Saya lagi di Doha menuju Vatikan,” kata Budi, Sabtu (17/5/2025).

Ketua Umum relawan Projo ini juga mengklaim bahwa ada upaya framing jahat dari pihak-pihak tertentu. “Ada framing dari parpol mitra judi online yang tak senang dengan saya,” ucapnya melalui video.

Sekjen Projo, Handoko, juga membela Budi. Ia menegaskan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan Budi menerima atau mengetahui adanya alokasi dana sogokan.

“Dakwaan hanya menyebut alokasi dana, bukan bukti penerimaan atau keterlibatan langsung. Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” tegas Handoko.

Ia menilai penting menjaga keutuhan informasi dan meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi sepihak.

Desakan Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memproses Budi Arie secara hukum, apabila terbukti terlibat.

“Kalau terbukti, harus diproses dan dibawa ke pengadilan. Jangan hanya diperiksa,” katanya, Sabtu (17/5/2025).

Tandra juga meminta jaksa penuntut umum mencari bukti lain selain yang tertulis dalam dakwaan, guna memperkuat proses hukum terhadap Budi Arie.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, bahkan menilai Budi Arie sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi.

“Jika namanya disebut dalam surat dakwaan sebagai penerima 50 persen keuntungan situs judi, Presiden harus segera mencopotnya,” tegas Hari, Minggu (18/5/2025).

Hari juga menyoroti kemungkinan adanya perlindungan dari oknum di tubuh Polri. “Kalau belum ditetapkan tersangka, patut diduga ada yang membekingi,” ucapnya.

Satgas Judi Online Harus Diperiksa

Keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online dinilai patut ditinjau ulang. Satgas ini dibentuk melalui Keppres Nomor 21 Tahun 2024, berlaku mulai 14 Juni hingga 31 Desember 2024.

Struktur Satgas terdiri dari:

  • Ketua: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

  • Wakil Ketua: Menko PMK Muhadjir Effendy

  • Ketua Harian Pencegahan: Menkominfo Budi Arie Setiadi

  • Wakil Ketua Harian Pencegahan: Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong

  • Ketua Harian Penegakan Hukum: Kapolri

  • Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum: Kabareskrim Polri

Menurut pengamat kebijakan publik, Fernando Emas, fakta persidangan menjadi dasar penting untuk memeriksa seluruh tim Satgas.

“Kalau satu saja diduga terlibat, seluruh tim perlu diperiksa untuk pengembangan informasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

Fernando juga meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana anggota Satgas. “Tanpa diminta pun PPATK seharusnya proaktif memeriksa rekening mereka,” ujarnya.

Ia berharap Presiden Prabowo dan Kapolri serius menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menolak berkomentar soal dugaan aliran dana ke Budi Arie. Saat ditanya mengenai anggaran Satgas, ia menjawab singkat, “Menko Polhukam yang tahu, saya tidak paham.”

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, menyatakan tidak menutup kemungkinan Budi Arie akan diperiksa untuk kebutuhan pembuktian hukum.

“Kita lihat nanti dari kepentingan pembuktian,” ujarnya.

Sementara itu, kelompok Projo dan Budi Arie masih konsisten membantah seluruh tuduhan keterlibatan dalam praktik judi online.

author avatar
Samsuar
Infoaceh.net

Lainnya

DPD Partai Gerindra Aceh, Selasa (22/7), menerima kunjungan istimewa Pimpinan Perwakilan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Selangor beserta rombongan. (Foto: Infoaceh.net/Fauzan)
Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam bertemu jajaran PWI Kota Sabang, Selasa, 22 Juli 2025 di ruang rapat lantai III Sekretariat Daerah Kota Sabang. (Foto: Ist)
645 peserta ikut ujian jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru dengan Sistem Seleksi Eleketronik Tahun 2025 di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Muparrih saat berkunjung ke kantor redaksi media INFOACEH.NET di Jalan Prof Ali Hasjmy, Lamteh, Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Fajri Bugak didampingi tim pemenangan, Suryadi, menyerahkan berkas pencalonan kepada ketua panitia pelaksana Konferensi VII PWI Bireuen tahun 2025, Akhyar Rizki, di kantor PWI setempat, Selasa sore (22/7).
MTsN 1 Banda Aceh meraih penghargaan Kinerja Sangat Baik dari Kementerian Keuangan RI, atas capaian nilai IKPA sebesar 99,35 Semester I tahun 2025.
Komisi IV DPRK Sabang mendesak Wali Kota Sabang segera melakukan perombakan total terhadap manajemen RSUD Sabang. (Foto: Ist)
Kanwil DJBC Aceh melaksanakan pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Selasa, 22 Juli 2025, di Kantor Wilayah DJBC Aceh. (Foto: Ist)
Presiden Prabowo Subianto
Erick diduga memecat Komisaris Utama (Komut) PT ASDP Indonesia Ferry, Lalu Sudarmadi setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepadanya.
Mantan pecatan TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kini menjadi tentara Rusia, ingin pulang ke Indonesia.
Pemerintah kembali memantik kemarahan publik. Kali ini bukan soal bansos atau proyek mangkrak, tapi rencana pembatasan layanan panggilan suara dan video pada aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan seorang pria penyandang disabilitas berinisial C (34) terhadap dua korban anak di bawah umur di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Saat pesta pernikahan keduanya digelar menimbulkan insiden hingga tiga orang tewas termasuk polisi di Pendopo Garut, Jabar pada Jumat (18/7/2025) lalu. 
Pesawat-pesawat ditembak jatuh dari udara
komika ternama Abdur Arsyad terlihat berdialog hangat namun penuh makna dengan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap 24 warga negara asing (WNA) di kawasan Cilandak Barat dan Apartemen Kalibata City.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai milik keluarga
“Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).
Mahasiswa KKN USK Kelompok LT_BM-SPT 1. (Foto: Ist).
Tutup
Enable Notifications OK No thanks