Dapur BGN Buka Jalan Konglomerasi Yayasan Beroperasi Bak Perusahaan
Indikasi Korupsi APBN
Menurut TTI, penyimpangan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi menjadi korupsi berjamaah.
“APBN yang seharusnya untuk pembangunan fisik melalui tender terbuka malah dialihkan ke kontrak Yayasan. Ini membuka ruang mark-up biaya, persekongkolan, dan tentu saja melanggar prinsip transparansi,” ungkap Nasruddin.
Ia menambahkan, kegagalan menyerap anggaran pembangunan fisik menunjukkan lemahnya pengendalian pemerintah pusat terhadap regulasi pelaksanaan program.
“Di sinilah letak kesalahan regulasi program kerja Presiden Prabowo. Landasan hukum tidak tegas membatasi peran Yayasan sehingga investor bisa masuk dan memanfaatkan celah,” katanya.
Penerima Manfaat Hanya Legitimasi
Nasruddin menyebut masyarakat penerima manfaat hanya dijadikan “tameng legitimasi”. “Mereka ditampilkan seolah-olah mendapat keuntungan, padahal uang besar justru mengalir ke konglomerasi Yayasan.
Program yang semestinya memperkuat ketahanan gizi dan ekonomi rakyat, berubah menjadi ladang bisnis,” kritiknya.
Evaluasi Regulasi Program Kerja BGN
Menurut TTI, inti persoalan ada pada desain regulasi yang lemah. Pemerintah membuka ruang terlalu lebar bagi Yayasan untuk menjadi mitra utama, tanpa memperkuat mekanisme tender terbuka yang transparan.
“Akibatnya, yayasan yang seharusnya bersifat sosial berubah fungsi menjadi instrumen investasi. Regulasi program kerja Presiden Prabowo gagal mengantisipasi praktik penyalahgunaan ini,” tegas Nasruddin.
TTI mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap skema kemitraan Yayasan dalam Dapur BGN, serta mengembalikan jalur pembangunan ke mekanisme APBN berbasis tender terbuka, transparan, dan akuntabel.
Program Dapur BGN yang digadang sebagai ikon kerja Prabowo justru menyingkap masalah serius: regulasi longgar, gratifikasi terselubung, dan konglomerasi Yayasan.
Jika tidak segera diperbaiki, program yang seharusnya untuk rakyat akan berakhir sebagai mesin bisnis investor dengan legitimasi sosial semata.
