Lebih lanjut, HNW mengatakan kehadiran RUU tersebut untuk mengatasi persoalan propaganda penyimpangan seksual di Indonesia yang korban-korbannya juga makin membanyak.
Pasalnya, kehadiran utusan khusus dari pemerintah AS itu untuk mempromosikan dan memajukan yang diklaim sebagai ‘hak asasi’ LGBT, yang tak sesuai dengan sistem hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Sementara laku penyimpangan seksual di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat sendiri, juga masih menimbulkan penolakan dari kelompok sosial dan agama.
“Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri ada aturan Pastor Protection Act di beberapa negara bagian. Isinya memberi perlindungan bagi pemuka agama yang menolak menikahkan pasangan sesama jenis sebagaimana dilakukan oleh kelompok LGBT,” tukasnya.
HNW juga meminta agar propaganda dan penerapan nilai-nilai yang dianggap ‘HAM (hak asasi manusia)’ tidak diterapkan dengan dalih universalitas tapi mengabaikan ketentuan HAM yang disepakati di komunitas lokal lainnya.
Seperti soal LGBT ini. Konteks lokalitas, terutama kondisi paham keagamaan dan sosial masyarakat serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing komunitas, juga harus diperhatikan.
“Apalagi kalau ada ketentuan Konstitusi yang berlaku di negara tersebut yang tidak melegalkan praktek menyimpang LGBT. Kalau dipaksakan juga, maka akan terjadi apa yang biasa disebut sebagai ‘human rights imperalism’, yakni penjajahan atas nama HAM,” ujarnya lagi.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan sudah tidak zamannya lagi dengan dalih HAM, suatu negara memaksakan nilainya diterapkan kepada negara lain.
Ia menyontohkan beberapa negara yang belakangan juga menolak secara tegas penyimpangan LGBT, seperti Rusia yang melarang propaganda LGBT, Jepang yang belakangan melarang kawin sejenis sebagaimana dipraktekkan di kalangan LGBT dan Qatar.
“Rusia dan Jepang melalui aturan hukum dan pengadilannya sudah tegas melarang laku menyimpang dari komunitas LGBT. Dan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia juga menolak LGBT dan segala macam bentuk propaganda LGBT, dan ternyata sikap Qatar itu diperbolehkan oleh FIFA untuk menolak kampanye LGBT dalam perhelatan kompetisi final piala Dunia. Itu semua penting dikarenakan pelajaran untuk saling menghormati dan tidak bertindak fasis dengan memaksakan LGBT harus diterima oleh semua bangsa atau negara yang sistem ideologi maupun hukumnya menolak LGBT.
