Jakarta — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyebut adanya ancaman geostrategis baru dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menjelaskan, lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik yang dilakukan oleh state actor, non-state actor, dan hybrid.
Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah juga tengah merancang sistem pertahanan dan keamanan baru di Kalimantan Timur seiring perpindahan IKN. Sistem ini dianggap ampuh untuk menjaga negara sekalipun dalam jangkauan rudal beberapa negara.
“Seperti lokasi ibu kota negara berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2.062 km, dan ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan,” kata dia dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di UPN Veteran Jakarta beberapa waktu lalu, dikutip CNBC Indonesia, Minggu (15/5/2022).
Selain itu, lokasi IKN juga berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina.
“Dan unfortunately, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (intercontinental ballistic missile) dan rudal hipersonik negara tertentu,” jelas Bogat.
Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur trans-nation crime, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga ada ancaman terrorist transit triangle di Sulu, Sabah, dan Poso.
“Yang terakhir, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA The Five Power Defence Arrangements Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau OBOR BRI China,” papar dia.
