JAKARTA — Polemik alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berakhir. Sebelumnya, berdasarkan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses pengalihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN), sebanyak 75 pegawai tidak lolos. Di dalamnya termasuk penyidik senior Novel Baswedan.
Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar terkait polemik itu.
Jokowi sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
“Saya sependapat dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 tahun 2019,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).
Oleh karenanya, Presiden meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merancang proses pengalihan status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” katanya.
Jokowi mengatakan hasil tes TWK tidak serta merta membuat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, diberhentikan dari KPK.
“(TWK) tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi.
Ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, yang kemudian dinonaktifkan, kata Jokowi, masih bisa menjadi pegawai
KPK dengan memperbaiki hasil tes melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.
“Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ucapnya. (IA)
