Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025, bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi Pilpres 2024.
Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.
“Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal enggak apa-apa,” tutur Bahlil.
“Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum,” ucap dia.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Belum Dibahas Detail
Namun, AHY menyebut program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh Jokowi.
“Tadi, ada (bahas program makan siang gratis) saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih,” ungkap AHY.
Dia menyampaikan bahwa ada 83 juta anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, kata AHY, besaran anggaran untuk program tersebut harus dikalkulasi dengan matang sebelum masuk APBN 2025.
“Dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa dideliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar,” pungkas AHY.
Jokowi Ingin APBN 2025 Akomodasi Program Presiden Terpilih
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri mulai menyiapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025. Jokowi ingin APBN 2025 dapat mengakomodasi program presiden terpilih 2024-2029.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna untuk membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah serta Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).
