Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, SBY Bersyukur Demokrat Masuk Kabinet
“Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting,” ujarnya.
AHY mengaku bakal bertanggung jawab menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan terakhir ini.
Beberapa prioritas yang akan dituntaskan salah satunya terkait sertifikasi elektronik. Ia menilai langkah tersebut mampu menjadi solusi terhadap berbagai persoalan khususnya mafia tanah.
“Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan,” ujar AHY.
Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung memberi tiga tugas untuk AHY. Jokowi ingin ada percepatan dalam penerapan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.
“Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Tugas kedua, kata Jokowi, berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading.
Kemudian ketiga untuk AHY adalah sertifikasi tanah. Jokowi ingin kebijakan ini beres sebelum masa jabatan berakhir.
“Yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL, harus segera bisa kita selesaikan,” ucap Jokowi. (IA)
