KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penggeledahan dilakukan di rumah dinas Syahrul di daerah Jakarta Selatan.
“Benar, ada giat di sana,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (28/9/2023). Ali menjawab soal penggeledahan di rumah dinas Mentan.
KPK belum memerinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut. Ali mengatakan kegiatan penggeledahan masih berlangsung saat ini.
Dilansir dari Detik.com, penggeledahan di rumah dinas Mentan SYL berlangsung sejak sore.
Pantauan di lokasi, Kamis (28/9/2023), selama proses penggeledahan, halaman rumah dinas Syahrul Yasin Limpo dipenuhi beberapa mobil. Namun tidak banyak aktivitas yang terlihat.
Hanya saja, sempat terlihat seseorang mengenakan rompi bertuliskan KPK. Ada juga seorang pria yang mengenakan kemeja putih bertuliskan advokat.
Kegiatan lain baru terlihat pukul 17.58 WIB dan pukul 18.41 WIB. Dua unit mobil Innova berwarna hitam bergerak keluar dari rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo secara bergantian.
Dari dalam dua mobil itu, masing-masing berisikan dua orang. Kedua mobil pun kembali masuk ke dalam rumah secara bergantian dalam jarak waktu yang tak jauh berbeda.
Dari dua mobil yang masuk, sempat terlihat ada sebuah barang menyerupai mesin hitung uang dengan bentuk kotak yang tingginya sejajar pinggang orang dewasa.
Selain itu, dari dalam mobil juga tampak ada sebuah kantong berwarna merah yang dibawa seseorang.
KPK Selidiki Korupsi di Kementan
KPK diketahui sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus di kementerian yang saat ini dipimpin Syahrul Yasin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem itu.
“Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
“Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” imbuh Ali.
