JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Senin (01/02/2021) siang.
Pada Senin malam, Herzaky akhirnya angkat bicara terkait nama dari sosok tersebut. Nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.
Ia melanjutkan, hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana. Melainkan, kata dia, hal ini mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Partai Demokrat menunggu respons Presiden Jokowi terkait surat yang diberikan Ketum Partai Demokrat.
Herzaky mengaku, Demokrat sudah mendapat info bahwa Presiden sudah membaca surat tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa oleh orang di lingkaran kekuasaan Jokowi.
AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.
Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.
“Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY.
Agus menjelaskan kronologis dan sosok yang ikut bergabung dalam rencana ini.
“Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” kata Agus yang biasa disapa AHY ini, dalam konperensi pers yang digelar Senin (1/2/2021).
Agus pun membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya yaitu:
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, ” tambahnya.
Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” katanya.
AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.
“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ujar AHY. (IA/Kompas.com)
