Kuasa hukum warga, Henri Kusuma, mengatakan pihaknya akan menghadirkan bukti mengejutkan dalam persidangan yang akan menguatkan posisi warga sebagai korban ketidakadilan struktural.
“Ini bukan semata soal hukum, tapi tentang harkat hidup orang kecil yang haknya diinjak-injak atas nama investasi. Kami akan buktikan di pengadilan bahwa negara lalai, dan menterinya tidak berpihak kepada rakyat,” kata Henri.
Menurut Henri, perjuangan warga bukan hanya untuk membuka kembali akses laut, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik-praktik eksklusi ruang laut atas nama investasi.
Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dalam persoalan ini dengan mengevaluasi secara serius posisi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
“Pak Prabowo harus menunjukkan ketegasan. Ini bukan soal loyalitas Politik, tapi soal nyawa kebijakan publik. Menteri seperti Trenggono tidak relevan dalam pemerintahan yang berpihak pada wong cilik,” ujar Uchok.
Menurut Uchok, keberadaan menteri yang tidak responsif terhadap konflik yang dihadapi nelayan akan menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo. Publik akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, masih terjadi praktik penutupan akses laut dan pembiaran terhadap nasib nelayan.
“Ini bukan hanya soal sakti atau tidaknya Trenggono, tapi tentang bagaimana negara hadir atau tidak untuk rakyatnya. Pagar laut itu pagar simbolik dari keangkuhan kekuasaan atas penderitaan rakyat kecil,” tegas Uchok.
