Jangan sampai pemerintah kecolongan lagi dengan lembaga keuangan nakal yang berpesta dengan tingginya jumlah transaksi dan pengguna padahal yang terjadi sebenarnya adalah transaksi dan jumlah pengguna judi online yang sesungguhnya merugikan negara dalam jangka panjang.
Penegakan hukum yang selama ini juga jadi salah satu kunci pemberantasan judi online masih dianggap lemah.
Masyarakat perlu mendorong dan mengawal agar kepastian hukum dapat terwujud. Bagaimana negara mau maju jika penegakan hukum masih jalan di tempat.
“Jangan lagi menyasar menangkap rakyat kecil demi sensasi jadi bahan laporan ke atasan dan pemerintah pusat sebagai bukti penegakan hukum. Tapi perusahaan teknologi raksasa yang beroperasi di Indonesia, para artis/selebgram ternama yang mengiklankan judi online dibiarkan dan bandar judi online bersama “bekingnya” masih bebas menikmati gurihnya triliunan uang rakyat,” tegas Teuku Farhan.
Ketegasan presiden dalam menindak para promotor “kakap” judi online ini sangat dinanti oleh masyarakat. Jangan sampai kelak anak-anak sudah diberi makan bergizi sambil tetap berjudi. Anggaran negara alamat sia-sia.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan judi online masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan masalah ekonomi yang mendasar seperti ketersediaan lapangan kerja yang merata, akses pendidikan yang bermutu, dan perbaikan sistem jaminan sosial yang adil tidak dikorupsi.
Kolaborasi antara pemerintah, industri, penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pemberantasan judi online, sehingga mendukung terciptanya masyarakat digital yang unggul, sehat secara akal dan finansial.
