Infoaceh.net -Sejumlah pengamat ekonomi internasional menyoroti keputusan mengejutkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan.
Langkah mendadak ini dinilai berpotensi memicu gejolak pasar, apalagi situasi Politik dan ekonomi tengah memanas akibat gelombang protes besar-besaran dalam beberapa pekan terakhir.
Sejak lama, Prabowo dan Sri Mulyani kerap berbeda pandangan soal kebijakan anggaran. Sri Mulyani dikenal fokus menjaga defisit dan pengeluaran negara agar tetap terkendali, sedangkan Prabowo cenderung mendorong belanja besar, termasuk program populis seperti pemberian makan bergizi gratis di sekolah.
Kepergian Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran bahwa Prabowo kini memiliki ruang lebih besar untuk memperluas belanja negara, yang bisa berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia.
“Ada risiko terjadinya arus keluar modal karena investor asing akan khawatir dengan prospek kebijakan fiskal ke depan,” kata Michael Brown, analis senior Pepperstone Research London, dikutip dari Bloomberg, Rabu, 10 September 2025.
Ketegangan antara Prabowo dan Sri Mulyani semakin terlihat pada awal 2025, ketika Prabowo membatalkan kebijakan kenaikan PPN hanya beberapa jam sebelum aturan itu berlaku. Saat itu, muncul spekulasi bahwa posisi Sri Mulyani semakin terpojok.
Situasi semakin rumit setelah gelombang protes besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Rumah Sri Mulyani sempat dijarah, sementara kemarahan publik memuncak akibat kenaikan tunjangan besar anggota DPR di tengah beban hidup yang makin berat.
Tragedi semakin mengerikan ketika seorang kurir tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi. Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan kenaikan tunjangan untuk meredakan situasi.
Pada Senin malam, 8 September 2025, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dalam upacara yang digelar secara mendadak. Purbaya, yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020, menegaskan bahwa dirinya adalah “orang pasar” dan berkomitmen menjaga kesehatan fiskal Indonesia.
