Prabowo Batal Hadiri Dialog dengan Pers, PWI Pusat Kecewa
JAKARTA — Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto batal menghadiri acara Dialog Capres dengan Pers. Rencananya, acara itu akan digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Jumat, 29 Desember 2023.
Dilansir dari tempo.co, Sabtu (30/12/2023), Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budi Satrio Djiwandono, pada awalnya menjanjikan Prabowo akan hadir.
Namun, Budi Satrio mengkonfirmasi pembatalan kehadiran itu kepada PWI pada Kamis, 28 Desember 2023 malam.
Atas pembatalan tersebut, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI( Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan pihaknya kecewa.
Dalam surat tertulis kepada PWI hari ini, Jumat, 29 Desember 2023, TKN menjanjikan Prabowo akan hadir memenuhi undangan PWI pada 4 Januari 2024.
“Dalam acara berformat silaturahmi,” demikian surat yang diteken Ketua Koordinator Strategis Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Nusron Wahid, dikutip dari keterangan tertulis.
Kendati Prabowo urung menghadiri acara itu, Hendry mengatakan pihaknya dapat terus menjalin komunikasi secara baik dengan TKN.
“Sebagaimana sudah terjalin dengan tim kampanye capres Ganjar Pranowo dan tim kampanye capres Anies Baswedan,” ujar Hendry melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 Desember 2023.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memenuhi undangan PWI pada Kamis, 30 November 2023.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hadir di PWI Pusat sehari sesudahnya, Jumat, 1 Desember 2023. Format acara hybrid itu juga diikuti secara daring oleh 38 pengurus cabang (provinsi) dan cabang khusus Solo.
Dalam surat undangan resmi kepada tiga calon presiden tertanggal 6 November 2023 lalu, PWI Pusat meminta penyampaian visi misi dilaksanakan dalam rentang 28 November-10 Desember 2023.
Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Road to Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2024.
Acara Road to HPN ini berformat dialog. Dalam 15 menit pertama, capres diminta menjawab lima pertanyaan tentang penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan konstitusi, tata pengelolaan pemerintah yang baik dan konstitusi, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan nepotisme serta komitmen terhadap kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi.
