Presiden Jokowi Lantik Rycko Amelza Dahniel Sebagai Kepala BNPT
JAKARTA — Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Boy Rafli Amar yang memasuki masa purna jabatan.
Acara pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 3 April 2023.
Rycko Amelza Dahniel dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah jabatan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Presiden Jokowi menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan kegiatan deradikalisasi secara optimal.
Kegiatan tersebut dimaksudkan utamanya kepada masyarakat yang pernah terlibat dalam tindakan radikalisme dan terorisme.
“Terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme. Kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya pendekatan secara preventif, secara persuasif,” ucap Rycko saat menyampaikan keterangannya kepada awak media usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 3 April 2023.
Selain itu, dalam keterangannya, Rycko juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air.
Menurut Rycko, BNPT akan melakukan sejumlah kerja sama baik di dalam maupun luar negeri dalam melakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme dan terorisme.
