Jakarta — Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra menegaskan peran Dewan Pers terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis kepada pemerintah.
“Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis,” kata Prof Azyumardi yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, Jum’at (3/6). Seminar ini dihadiri para praktisi humas/public relations Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro.
Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.
Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.
Mantan rektor Universitas Islam Negeri itu mengaku prihatin atas banyaknya media abal-abal saat ini. “Bahkan penulis dan isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak,” ujarnya.
Jurnalisme, papar Prof Azra, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel.
Anggota Dewan Pers Asmono Wikan yang juga menjadi pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut. “Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers,” ungkap pria yang juga menjabat Founder & CEO PR INDONESIA Group tersebut.
Asmono mengutarakan, saat ini tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-abal. Dari jumlah itu, 43 ribu di antaranya media daring. Untuk itu, ia berpesan agar masyarakat memahami keberadaan atau kualitas media yang ada.
“Jika publik sudah tahu media yang tidak berkualitas, beritanya tidak usah dipercaya,” kata dia.
Anggota Dewan Pers lainnya A Sapto Anggoro dalam seminar tersebut menuturkan, kalau ada media yang melakukan kritik pada pemerintah, itu bukan bentuk keusilan.
“Kritik itu dilakukan pers dalam rangka menjalankan UU nomor 40/1999 tentang Pers. Tugas pers antara lain memang memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan,” paparnya.
Dewan Pers, kata Sapto, juga berkepentingan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers yang independen.
Pers yang independen akan melahirkan informasi yang berkualitas. “Berita yang dihasilkan pers yang independen bisa membendung berita atau informasi hoaks yang kini banyak dihasilkan media yang tidak jelas,” paparnya.
Saat ini Dewan Pers, kata Sapto, sedang berpacu untuk menjalankan beberapa program penting. Hal itu antara lain survei indeks kemerdekaan pers, pendataan dan verifikasi perusahaan pers, pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan, serta penyelesaian sengketa pers. (IA)
