Rangkap Jabatan di Era Prabowo: Rakyat Disuruh Irit, Pejabat Dapat Dua Gaji
Infoaceh.net – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan tajam. Publik menilai pemerintahan ini hanya mengulang pola lama: bagi-bagi jabatan kepada para pendukung kekuasaan.
Janji efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Presiden Prabowo justru terlihat kontras di lapangan. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di perusahaan BUMN maupun anak-cucu BUMN.
Itu belum termasuk sejumlah nama dari kalangan tim sukses, staf ahli, dan staf khusus yang juga ikut menikmati kursi empuk di lingkar kekuasaan.
Kritik ini pertama kali disuarakan akun X Big Alpha dalam sebuah unggahan yang viral, Sabtu (12/7/2025).
“Katanya efisiensi anggaran, kok bisa 30 wamen malah rangkap jabatan jadi komisaris BUMN?”
“Jadi gaji dan tunjangannya dobel dong? Wow, kok kesannya rakus sekali ya?”
“Rakyat sedang sulit cari kerja, ekonomi susah, tapi pejabat malah panen gaji dobel.”
“Rakyat disuruh bayar pajak untuk menggaji pejabat berlipat jabatan? Gak ikhlas ah.”
Nada serupa juga dilontarkan akun X @liaa yang mengecam keras rangkap jabatan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Sementara itu, akun X @mantogudono_sk bahkan membagikan daftar lengkap 30 wamen yang kini duduk manis sebagai komisaris BUMN. Dalam cuitannya, ia menyebut:
“Pemerintah sedang gencar mensejahterakan pejabat, bukan rakyatnya. Sori yee.”
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa perombakan direksi dan komisaris di tubuh BUMN adalah hal yang lumrah dalam rangka keberlanjutan kepemimpinan dan penyegaran manajemen.
“Setiap kepemimpinan di BUMN punya batas waktu. Jadi perombakan itu biasa,” ujar Erick.
Beberapa BUMN besar yang telah melakukan pergantian direksi dan komisaris dalam beberapa bulan terakhir di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Namun publik tak puas dengan penjelasan itu. Kritik terus bergulir karena langkah bagi-bagi kursi justru dianggap mencederai semangat reformasi dan efisiensi anggaran yang dijanjikan Prabowo di awal pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana terkait maraknya rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN.
