JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewanti-wanti agar besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan tak tersedot banyak untuk rapat-rapat hingga perjalanan dinas. Ia menekankan dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.
Ia merespons pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Azwar Anas yang menyebut anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya [untuk] biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” kata Ma’ruf di kanal YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu (4/2) seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” tambahnya.
Ma’ruf berpendapat anggaran kemiskinan wajar apabila jumlahnya besar. Yang terpenting, bagaimana menggunakan anggaran itu agar tepat sasaran, koordinasi program dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.
“Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.
Di sisi lain, Ma’ruf mengatakan pemerintah memiliki target yang berat yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. Karena itu, penggunaan anggaran harus lebih efisien.
“Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.
Menteri PANRB Azwar Anas sempat mengungkapkan anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga hingga Rp500 triliun habis hanya untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
Artinya, anggaran yang harusnya dipergunakan untuk menekan kemiskinan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, Ahad (29/1).
