Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Yusril: Pemerintah Akan Cari Solusi Terbaik Soal Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumut

Dalam keterangannya kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Ahad (15/6), Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait apakah keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Aceh) atau Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, Infoaceh.net – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat masih merumuskan solusi terbaik terkait polemik status empat pulau yang berada di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Ahad (15/6), Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait apakah keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil (Aceh) atau Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut).

“Penentuan batas wilayah kabupaten dan kota merupakan kewenangan Mendagri yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sampai saat ini, Permendagri itu belum diterbitkan,” ujar Yusril.

Ia mengimbau agar seluruh pihak, baik politisi, akademisi, ulama, aktivis, maupun tokoh masyarakat, menyikapi persoalan ini dengan tenang dan bijak agar proses penyelesaian dapat berjalan optimal.

Belum Ada Keputusan Final

Yusril menekankan pengkodean empat pulau yang tercantum dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 belum bisa diartikan sebagai keputusan resmi mengenai batas wilayah administratif.

“Pemberian kode pulau dilakukan rutin setiap tahun dan yang terbaru memang berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Sumut. Tapi itu bukan penetapan batas wilayah, karena harus melalui Permendagri,” tegasnya.

Yusril menjelaskan banyak persoalan batas wilayah muncul sejak era reformasi, terutama akibat pemekaran daerah. Di masa lalu, batas wilayah tidak ditentukan dengan jelas, bahkan tanpa koordinat geografis seperti sekarang. Akibatnya, banyak wilayah yang hingga kini masih belum memiliki batas administratif yang definitif.

Diserahkan ke Daerah, Belum Ada Titik Temu
Permasalahan empat pulau ini sebelumnya telah diserahkan ke daerah untuk diselesaikan melalui musyawarah antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara. Namun, karena belum ditemukan titik temu, penyelesaiannya kini berada di tangan Pemerintah Pusat.

author avatar
Fauzan
Wartawan infoaceh.net

Lainnya

DPD Partai Gerindra Aceh, Selasa (22/7), menerima kunjungan istimewa Pimpinan Perwakilan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Selangor beserta rombongan. (Foto: Infoaceh.net/Fauzan)
Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam bertemu jajaran PWI Kota Sabang, Selasa, 22 Juli 2025 di ruang rapat lantai III Sekretariat Daerah Kota Sabang. (Foto: Ist)
645 peserta ikut ujian jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru dengan Sistem Seleksi Eleketronik Tahun 2025 di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Muparrih saat berkunjung ke kantor redaksi media INFOACEH.NET di Jalan Prof Ali Hasjmy, Lamteh, Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Fajri Bugak didampingi tim pemenangan, Suryadi, menyerahkan berkas pencalonan kepada ketua panitia pelaksana Konferensi VII PWI Bireuen tahun 2025, Akhyar Rizki, di kantor PWI setempat, Selasa sore (22/7).
MTsN 1 Banda Aceh meraih penghargaan Kinerja Sangat Baik dari Kementerian Keuangan RI, atas capaian nilai IKPA sebesar 99,35 Semester I tahun 2025.
Komisi IV DPRK Sabang mendesak Wali Kota Sabang segera melakukan perombakan total terhadap manajemen RSUD Sabang. (Foto: Ist)
Kanwil DJBC Aceh melaksanakan pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Selasa, 22 Juli 2025, di Kantor Wilayah DJBC Aceh. (Foto: Ist)
Presiden Prabowo Subianto
Erick diduga memecat Komisaris Utama (Komut) PT ASDP Indonesia Ferry, Lalu Sudarmadi setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepadanya.
Mantan pecatan TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kini menjadi tentara Rusia, ingin pulang ke Indonesia.
Pemerintah kembali memantik kemarahan publik. Kali ini bukan soal bansos atau proyek mangkrak, tapi rencana pembatasan layanan panggilan suara dan video pada aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan seorang pria penyandang disabilitas berinisial C (34) terhadap dua korban anak di bawah umur di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Saat pesta pernikahan keduanya digelar menimbulkan insiden hingga tiga orang tewas termasuk polisi di Pendopo Garut, Jabar pada Jumat (18/7/2025) lalu. 
Pesawat-pesawat ditembak jatuh dari udara
komika ternama Abdur Arsyad terlihat berdialog hangat namun penuh makna dengan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap 24 warga negara asing (WNA) di kawasan Cilandak Barat dan Apartemen Kalibata City.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai milik keluarga
“Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).
Mahasiswa KKN USK Kelompok LT_BM-SPT 1. (Foto: Ist).
Enable Notifications OK No thanks