DPRA Temui Komisi X DPR RI Bahas Anggaran PON 2024
JAKARTA — Anggota DPRA dari Komisi V yang dipimpin M Rizal Falevi Kirani bertemu dengan Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (15/11/2023).
Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut tahun 2024.
Di gedung DPR RI, anggota Komisi V lainnya juga turut hadir di antaranya Asib Amin, Irpannusir, Tarmizi SP dan Sartina.
“Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh. Kami menyadari kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Namun, kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai,” ujar M Rizal Falevi Kirani.
“Kami ingin bukan hanya melakukan rehab venue PON, tetapi juga membangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah. Di beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah, mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA,” tambahnya.
“Kami harapkan PON di Aceh akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Menanggapi proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, ia menyatakan, “Kami berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah. Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20%, sementara sisanya menjadi urusan APBD.”
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menambahkan, “Kami memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi pembayaran utang dan lainnya. Namun, kami kecewa dengan alokasi anggaran yang minim untuk Aceh. Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari Pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya.”
“Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan. Namun, anggarannya sangat tidak mencukupi,” ujarnya.
“Sebagai Anggota DPR RI, kami hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Kami mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran. Meski demikian, kami tetap memiliki harapkan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu presiden,” imbuh Illiza.
