BANDA ACEH — Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyinggung tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXI tahun 2024 yang akan digelar secara bersama oleh Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Gubernur menjelaskan, kesuksesan gelaran PON XXI sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, PON XXI Tahun 2024 mendatang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Pemuda Olahraga dan khususnya dari Kementerian PUPR serta kementerian terkait lainnya tentu suatu keniscayaan yang diprioritaskan pelaksanaannya,” kata Gubernur Nova Iriansyah.
Hal itu disampaikannya pada acara kunjungan kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu (23/2).
“Harapan kami kepada Bapak Menteri, berkenan untuk terus mendukung persiapan pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut, sehingga akan dikenang oleh anak cucu kita sebagai penyelenggaraan PON bersama yang paling sukses yang sekaligus dapat mendongkrak perekonomian Aceh,” kata gubernur.
Sementara itu, terkait pelaksanaan PON XXI yang sudah semakin dekat, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, berpesan agar Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut serta pihak terkait lainnya demi suksesnya even olahraga yang baru pertama kali digelar di dua daerah berbeda.
“Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pelaksanaan PON pertama di dua daerah. Perkuat koordinasi lintas sektor agar even ini berlangsung sukses. Maksimalkan fasilitas yang ada. Banyak talenta asal Aceh yang muncul bahkan dari luar Aceh. Potensi ini tentu harus dimaksimalkan agar membawa harum nama Aceh di masa mendatang,” ujar Menpora.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Reses DPR RI yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih, sejumlah anggota Komisi X DPR RI, Ketua Harian KONI Aceh, perwakilan Forkopimda Aceh serta sejumlah Kepala SKPA terkait lainnya. (IA)
