BANDA ACEH – Pemerintah Aceh sejauh ini sudah sangat maksimal memberikan dukungan dan mendorong agar Pekan Olahraga Aceh (PORA) XIV Tahun 2022 di Kabupaten Pidie dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan lancar.
“Pemerintah Aceh sangat serius agar Pidie sebagai tuan rumah PORA 2022 dapat mempersiapkan dan melaksanakan even olahraga yang diikuti oleh 23 kabupaten/kota se-Aceh ini,” kata Kadispora Aceh Dedy Yuswadi AP kepada wartawan, Selasa (1/2).
Di antara keseriusan tersebut, kata Dedy, terkait penganggaran. Dimana sejauh ini Pemerintah Aceh telah mengalokasi anggaran sebanyak Rp 130 miliar. Dengan rincian, tahun 2020 sebesar Rp 20 miliar, tahun 2021 sebanyak Rp 90 miliar dan tahun 2022 dialokasikan sebanyak Rp 20 miliar.
“Kalau kita berkaca dari PORA sebelumnya, PORA Aceh Timur anggarannya Rp 60 miliar, dan PORA Aceh Besar Rp 80 miliar. Sedangkan PORA Pidie Rp 130 miliar. Kemudian pada saat penggangaran kita juga berinisiatif untuk segera mencairkan anggaran tersebut,” jelas Dedy.
Terkait pernyataan Pemkab Pidie bahwa salah satu kendala persiapan PORA 2022 selama ini adalah karena keterlambatan proses pencairan, Dedy menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena adanya keterlambatan pengurusan proses administrasi.
“Tahun 2019 memang terdapat keterlambatan, karena berkasnya tidak masuk ke kita. Justru kita yang meminta kepada Pemkab Pidie waktu itu, kebetulan Kepala Bappeda masih yang lama, kita sudah minta untuk disegerakan, walaupun pada akhirnya tetap telat juga sampai ke kita,” kata Dedy.
Begitu juga di tahun 2021, Dedy mengaku tidak ada proposal yang masuk ke Dispora Aceh. “Saya sudah koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, waktu itu Pak Azhari, bahwa Pak Azhari juga mengaku proposalnya tidak ada,” tambah Dedy.
Secara mekanisme keuangan, Dedy menjelaskan, sebelum pencairan harus sudah ada proposal yang kemudian diverifikasi.
“Itu penyebab terlambat. Sehingga pada bulan September saya dan Pak Azhari berinisiatif untuk meminta kembali proposalnya untuk segera kita proses. Setelah beberapa kali pertemuan dilakukan, barulah di bulan November 2021 cair anggaran Rp 90 miliar tersebut,” kata Dedy.
Terkait usulan Pemkab Pidie yang meminta anggaran sebanyak Rp 450 miliar untuk persiapan dan pelaksanaan PORA XIV Tahun 2022, Dedy mengatakan, sebagai sebuah usulan hal itu sah saja.
Namun kebutuhan anggaran tetap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Pemerintah Aceh. “Dalam hal ini yang mengetahui adalah Bappeda dan BPKA,” sebut Dedy.
Bentuk keseriusan lainnya, kata Dedy, selama ini pihaknya terus memantau perkembangan pembangunan infrastruktur yang akan digunakan untuk even PORA. Sejak akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 pihaknya telah meminta progres, terutama terkait pembangunan sarana dan prasarana.
“Dalam hal koordinasi, kita juga dibantu oleh KONI Aceh untuk membangun komunikasi yang intens dengan Panitia PORA Pidie. Kita akan terus memantau progresnya, terutama dari sisi penggunaan anggaran. Jangan sampai penggunaan anggaran tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Kita juga akan bekerja sama dengan Perkim Aceh.”
Dispora juga telah meminta kepada Pemkab Pidie untuk menyiapkan time line.
“Jadi akan kita kejar terus progresnya sesuai dengan time line tersebut. Koordinasi-koordinasi akan masif kita lakukan. Dalam waktu dekat ini kita akan kembali melakukan rapat-rapat koordinasi,” kata Dedy. (IA)
