BANDA ACEH — Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) M Rizal Falevi Kirani meminta para pelaku olahraga khususnya pengurus cabang olahraga untuk fokus membina atlet. Karena itu, ia meminta semua pengurus untuk konsentrasi pembinaan atlet.
Mantan aktivis mahasiswa tersebut menyampaikan hal itu, Selasa (9/8/2022) di Banda Aceh sehubungan sudah dikukuhkannya Panitia Besar PON XXI Tahun 2024 Wilayah Aceh pada Selasa lalu.
Kata dia, berdasarkan data-data yang asa pada pihaknya, beberapa Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabor ada namanya tercatat dalam daftar kepanitiaan PON.
“Memang itu tidak salah, KONI Pusat pun tak melarang. Hanya saja ini bisa mengganggu persiapan Aceh sebagai tuan rumah,” katanya.
“Kita ingin berprestasi di PON. Jangan sampai, sukses kegiatan PON tapi tidak sukses prestasi. Makanya, Ketua Pengprov Cabor sebaiknya urus saja atlet, agar berprestasi,” tukas Falevi Kirani.
Melihat kondisi tersebut, ia sepakat dengan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yahya yang meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk merevisi Panitia Besar (PB) PON Aceh.
Pon Yahya memberi pernyataan tersebut saat mendampingi Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Jakarta beberapa waktu lalu.
“PB PON harus diisi oleh personel yang mampu bekerja secara profesional. Itu pesan Ketua KONI Pusat,” tegasnya saat itu.
Karenanya, ia meminta agar pihak yang terlibat PB PON Aceh tidak tumpang tindih. Pon Yahya memberi contoh, agar personel di kepanitiaan tidak mencampur-aduk atau rangkap posisi antara panitia penyelenggaraan dengan pembinaan atlet.
Pon Yahya meminta KONI Aceh beserta Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabor untuk lebih fokus pada pembinaan prestasi atlet. Atas dasar itulah, ia minta Panitia PB PON direvisi oleh Pj Gubernur Aceh. “Sehingga kerja PB PON Aceh benar-benar fokus,” ujar politisi Partai Aceh ini.
Terkait pembangunan venue kata Pon Yahya, sesuai arahan Kemenpora, Ketua Umum KONI Pusat menegaskan agar dibangun sesuai standar internasional. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kemenpora sebab ada sejumlah dana alokasi khusus (DAK) yang dapat digunakan. Termasuk dari kementerian lainnya.
