Aceh Provinsi Termiskin, Program Pengentasan Tidak Sesuai Kebutuhan
Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, harus menjadi prioritas utama.
Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sektor PNS dan membuka ruang bagi sektor ekonomi lainnya.
Masyarakat Aceh, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan, sangat berharap otoritas lokal dapat memperbaiki kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang ada.
Tanpa adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan program sosial, maka Aceh akan terus menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
Kemiskinan di Aceh bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah struktural dan manajerial.
Pemerintah Aceh harus berani melakukan reformasi dalam desain dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta memperbaiki distribusi sumber daya agar lebih merata.
Dengan begitu, Aceh dapat memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya dan keluar dari statusnya sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
