Antara Simbol Rekonsiliasi dan Bayang-bayang Kekecewaan
Kepemimpinan yang inklusif menjadi kunci agar tidak muncul rasa keterasingan, terutama dari kelompok yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Simbol-simbol politik yang menyejukkan dan narasi yang merangkul perlu terus dikedepankan demi menjaga keseimbangan psikologis masyarakat.
Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 diraih dengan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan data KPU, pasangan ini memperoleh sekitar 96 juta suara, atau 58,6% dari total suara sah nasional. Ini menunjukkan bahwa kemenangan mereka tidak hanya didukung oleh satu kelompok politik, melainkan mencerminkan keberagaman?”baik dari kubu pendukung Jokowi maupun mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintah sebelumnya.
Banyak di antara pendukung Prabowo tetap setia karena percaya akan adanya visi perubahan yang dibawanya. Mereka bersedia menerima kenyataan bahwa Prabowo pernah menjadi bagian dari kabinet Jokowi dan kini didukung oleh Jokowi, meskipun keduanya pernah berseberangan secara politik dalam dua pilpres sebelumnya.
Dalam konteks ini, Prabowo harus mampu menempatkan diri di atas loyalitas politik jangka pendek. Pemerintahannya perlu dilihat bukan sebagai kelanjutan dari satu rezim semata, melainkan sebagai bentuk integrasi dan rekonsiliasi berbagai kekuatan bangsa. Jika keseimbangan ini dijaga dengan cermat, Prabowo tak hanya akan berhasil sebagai presiden secara administratif, tetapi juga akan dikenang sebagai negarawan yang mampu memimpin bangsa melewati masa transisi dengan damai, bermartabat, dan penuh harapan.
Harapan publik terhadap Presiden Prabowo sangat besar. Ia harus memimpin dengan adil, bijaksana, dan proporsional, termasuk dalam menyikapi para mantan presiden. Penghormatan tentu perlu diberikan, namun harus tetap dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak personalistik.
Pada akhirnya, legitimasi tertinggi tetap berasal dari rakyat. Prabowo terpilih karena mandat langsung dari rakyat, bukan semata karena dukungan dari tokoh tertentu. Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau partai mana pun.
