Saat kita mencoba melaporkan atau menekan platform ini, mereka berlindung di balik kebijakan global dan “kebebasan beriklan.”
Apakah kita hanya akan diam menyaksikan generasi muda dirusak oleh algoritma platform-platform raksasa ini?
Kota Bersyariat Banda Aceh Lemah Menyikapi Judi Online
Lebih menyedihkan lagi, upaya warga untuk berkolaborasi melawan judi online justru diabaikan oleh pemerintah.
Bukti dari Google Trends menunjukkan bahwa kota-kota yang sering diasosiasikan dengan nilai-nilai moral yang tinggi dan menerapkan syariat Islam, seperti kota Banda Aceh dan Lhokseumawe, kini berada di peringkat atas akses judi online.
Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal moralitas dan perlindungan masyarakat. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pelindung warga, justru tampak tak peduli dengan upaya warga dalam mengatasi permasalahan ini.
Kita harus menuntut lebih dari pemerintah! Sudah saatnya Kominfo dan Satgas Anti-Judi benar-benar bertindak tegas, bukan hanya retorika dan pencitraan belaka.
Pemerintah harus menghukum tegas perusahaan e-wallet dan provider internet yang terbukti memfasilitasi transaksi judi online.
Sanksi administratif tidak cukup, mereka harus siap mencabut izin operasional bagi pihak-pihak yang membandel.
Selain itu, platform OTT seperti Google, YouTube, dan Facebook harus dipaksa untuk mengikuti aturan lokal.
Jika mereka masih terus mempublikasikan iklan dan mengindeks situs judi online, pemerintah harus siap memblokir akses mereka di Indonesia.
Sudah terlalu lama kita dijadikan objek bisnis global tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kita.
Kita juga tidak boleh melupakan peran pendidikan dan literasi digital dalam memberantas judi online.
Generasi muda harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang bahaya judi online, sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran setan yang merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat.
Pemerintah perlu berkolaborasi dengan komunitas lokal, sekolah, dan platform digital untuk menciptakan kampanye literasi yang masif dan efektif.
