Pada rapat high level meeting (HLM) TPID se-Aceh semester I tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring, 14 mei 2020. Plt gubernur Aceh menyampaikan agar SKPA, instansi vertikal, pemerintah Kabupaten/Kota, LSM agar fokus memersiapkan diri untuk menghadapi krisis pangan yang diperkirakan terjadi antara November 2020 – Januari 2021. Dalam enam bulan kedepan, kiranya dapat mempersiapkan langkah-langkah konkrit untuk memastikan ketahanan pangan, hanya produk pertanian (agribisnis) yang paling bisa diandalkan dan berharga, agribisnis mampu membuat masyarakat bertahan.
Sejauh ini, siapkah pemerintah Aceh membangun kerangka kerja strategis dalam membangun ketahanan pangan menghadapi pandemi Covid 19? Mengkaji beberapa kebijakan pemerintah selama ini, program dan anggaran untuk sektor agribisnis sudah sangat besar dialokasikan, akan tetapi capaian dan dampak program masih jauh dari harapan dan perencanaan.
Kita melihat, pemerintah belum mampu menggerakkan pelaku swasta dalam menumbuhkan agribisnis. Kita bisa bayangkan, gabah padi saja bisa keluar Aceh dan setelah diolah menjadi beras dan tepung kembali lagi dijual di Aceh, nilai tambah dari sebuah produk tidak berputar di Aceh. Apalagi komoditi lainnya seperti jagung, kacang kedelai, produk-produk hortikultura, sayur-mayur, dan produk UMKM. Lebih parah lagi, jenis makanan bantuan sembako banyak diambil daripada produk luar seperti Indomie dan Sarden. Padahal UMKM Aceh sudah mampu memperoduksi beberapa produk ikan olahan yang sesuai dengan taste masyarakat seperti Keumamah dan lainnya.
Kita melihat, pemerintah Aceh masih sebatas membangun wacana, akan tetapi rencana aksi tidak ada tindak lanjutnya, fakta lapangan uang kembali mengalir keluar Aceh. Upaya menggerakkan swasta untuk terlibat dalam meningtkatkan pertumbuhan ekonomi masih rendah, padahal ada Bank Aceh Syariah (BAS) yang merupakan bank milik pemerintah Aceh, semestinya didorong untuk terlibat dalam menghidupkan ekonomi di sektor produktif.
BAS wajib dukung agribisnis
