Namun, Turki memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan Hamas, sering kali mendukung kelompok ini dalam konteks pejajahan Israel atas tanah Palestina. Turki dan beberapa negara lain juga mencap Israel sebagai entitas teroris yang lebih berbahaya dari nazi dilindungi sekutunya Amerika.
Ucapan dukacita dari Menteri Komunikasi Turki mungkin dianggap sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Turki yang lebih luas dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kebijakan sesuai standar komunitas Zionis?
Keputusan Instagram untuk menghapus postingan tersebut kemungkinan besar didasarkan pada kebijakan platform terhadap konten yang berkaitan dengan organisasi teroris.
Media sosial seperti Instagram memiliki pedoman ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh diposting, terutama yang berkaitan dengan kelompok yang dianggap teroris oleh komunitas internasional.
Dalam hal ini, Instagram mungkin berpendapat bahwa postingan tersebut melanggar kebijakan mereka dan oleh karena itu harus dihapus. Dalam kebijakannya disebut jenis organisasi yang ditentukan oleh Amerika sebagai organisasi teroris termasuk didalamnya.
Ini membuktikan Instagram tidak setia mewakili komunitas pengguna tapi komunitas investor dan zionis internasional. Kebebasan berekspresi hanyalah kebohongan karena hanya sesuai dengan keberpihakannya kepada zionis.
Sedangkan berpihak kepada zionis sama dengan berpihak kepada kejahatan. Pembantai puluhan ribu warga Gaza.
Namun, tindakan Turki memblokir Instagram juga membawa beberapa implikasi penting.
Pertama, ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi dan sensor di era digital.
Di satu sisi, pemerintah Turki mungkin berpendapat mereka melindungi kepentingan nasional dan hak berekspresi warganya. Di sisi lain, memblokir platform media sosial utama bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan Turki terhadap kedaulatan digital yang membatasi akses informasi bagi jutaan pengguna.
Menurut media Turki, 50 juta dari 85 juta penduduk negara itu memiliki akun Instagram.
Selain itu, tindakan ini juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah Turki dan perusahaan teknologi global. Perusahaan seperti Facebook, yang memiliki Instagram, harus berhadapan dengan berbagai peraturan nasional yang berbeda, sering kali berlawanan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang mereka junjung.
