Jika sudah seperti ini, pertanyaannya menjadi jelas, “Untuk apa Jokowi masih ingin aktif dalam lingkaran politik kekuasaan setelah purna tugas?”
Dalam sejarah republik ini, tak satu pun mantan presiden bersikap seperti itu. Bung Karno setelah diturunkan, memilih diam dan merenung dalam pengasingan. Soeharto, setelah lengser 1998, tidak pernah lagi muncul di panggung politik. Habibie, walau cendekiawan besar, tak mencoba mengatur suksesi politik pasca-reformasi. Gus Dur tetap kritis namun tidak cawe-cawe urusan parpol. Bahkan Megawati dan SBY, walau punya partai, tetap menjaga jarak etis dari kursi kekuasaan eksekutif setelah lengser.
Jokowi justru tampak sangat ambisius, bahkan kini menjadi kingmaker yang tak malu menunjukkan pengaruhnya di balik pencalonan anak, menantu, dan kroni-kroninya. Ini bukan sekadar “manusia politik”, ini sudah menjurus pada premanisme politik, yakni memaksakan kehendak melalui jalur kuasa yang membajak konstitusi.
Padahal dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bila rekayasa hukum dilakukan untuk meloloskan dinasti kekuasaan, maka prinsip keadilan telah dilanggar. Putusan MK yang meloloskan Gibran adalah cermin betapa hukum bisa dibengkokkan demi ambisi kekuasaan.
Ambisi Jokowi yang ingin tetap bermain di politik pasca-presiden mencoreng semangat reformasi. Ini pula yang memancing analisa bahwa Jokowi tengah dihantui rasa takut. Ia takut kehilangan pengaruh, takut masa lalunya dibongkar, atau takut dinasti yang dibangunnya tumbang akibat arus demokrasi rakyat yang mulai bangkit, khususnya posisi anak sulungnya Wapres.
Ini bukan soal menolak generasi muda masuk ke dalam kekuasaan. Peran generasi muda sangat penting dan perlu dilibatkan dalam mengatur negara, asalkan melalui proses yang berjenjang, prestasi, bukan karena aji mumpung, memanfaatkan jabatan kekuasaan.
Jika memang Jokowi negarawan sejati, semestinya ia mengambil teladan dari Presiden Abraham Lincoln, pemimpin besar Amerika Serikat yang memegang teguh prinsip demokrasi.
