Saya sarankan sebaiknya porsi yg lebih besar dalam jaring pengamanan sosial diarahkan penggunaannya dalam bentuk pinjaman kewirausahaan. Ini penting sebagai stimulus untuk menggerakkan ekonomi Aceh. Sehingga, momen Covid-19 justru kesempatan baik untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan bisnis bagi warga masyarakat Aceh. Ini harus kita gunakan menjadi momentum Aceh Bangkit.
Dengan logika di atas, maksud saya, Anggaran Covid-19 Aceh yang begitu besar, jangan optimal digunakan untuk biaya birokrasi pemerintahan. Tetapi harus lebih banyak mengalir ke warga masyarakat lapisan bawah, yang sangat merasakan dampak penyebaran virus Corona.
Tentu saja untuk paramedis yang menjadi benteng terakhir (ultimum remedium) penanganan virus corona harus juga diberikan insentif dalam jumlah yang patut dan menggembirakan.
Selain itu, pada bagian akhir catatan ini, saya juga menggarisbawahi bahwa dana tersebut harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada korupsi dan macam-macam.
Ingat, arahan Presiden RI dalam Kenduri Kebangsaan beberapa waktu lalu, terkait pengelolaan anggaran di Aceh yang boros dan kurang bermanfaat bagi rakyat, harus menjadi perhatian, kepedulian, dan kehati-hatian dari para Pimpinan Pemerintahan Aceh, baik Eksekutif maupun Legislatif-nya. Dan, saya dapat info bahwa Aceh sedang dalam atensi RI – 1.
* Penulis Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh
