Oleh: Muhammad Nasir Djamil*
TEKA-TEKI soal pencalonan Bustami Hamzah sebagai kandidat Gubernur Aceh yang akan berlaga pada 27 November 2024 mendatang terjawab sudah.
Selain pernah menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami juga menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh setelah “melengserkan” Achmad Marzuki, pemangku sebelumnya.
Pengganti Bustami adalah Safrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri. Birokrat asal Aceh itu sebelumnya menjadi Pj Gubernur Bangka Belitung.
Pergantian Pj Gubernur ini menandakan bahwa Bustami serius akan menjadi kontestan calon gubernur dan bisa jadi “head to head ” melawan Muzakir Manaf atau Mualem, Ketua Umum DPP Partai Aceh.
Kita tinggalkan dulu Mualem dan Bustami. Mari kita lihat Pj Gubernur Safrizal. Meskipun awalnya dia digadang-gadang menjadi Pj Gubernur Aceh setelah Nova Iriansyah (Gubernur Aceh pengganti Irwandi Yusuf) habis masa jabatan, namun posisi itu diisi oleh Achmad Marzuki, seorang pensiunan jenderal militer yang pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda.
Safrizal harus puas menjadi Pj Gubernur Bumi Serumpun Sebalai, julukan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu saja Safrizal punya tanggung jawab besar untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah dan ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 yang berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh.
Safrizal boleh dibilang adalah “Gubernur Pengantar”. Mengantar pemilihan kepala daerah serentak di Aceh agar menjadi pesta rakyat sejati. Memastikan bahwa pilkada jauh dari intimidasi, baik verbal maupun fisik. Mengarahkan agar penyelenggara, baik KIP dan Bawaslu, berkerja atas dan untuk menyelamatkan demokrasi.
Sebab pilkada di Aceh boleh dibilang terlambat jika merujuk kepada UU Pemerintahan Aceh yang memberi mandat agar pelaksanaan pilkada berlangsung lima tahun sekali.
Seharusnya Aceh sudah menggelar pilkada pada tahun 2022 lalu setelah Nova Iriansyah selesai masa baktinya 5 Juli 2022. Tapi sayang hal itu tidak terwujud disebabkan faktor politik dan keputusan sepihak Jakarta.
