Nasruddin juga menjelaskan, alokasi anggaran pembangunan rumah dhuafa oleh Dinas Perkim, masih jauh dari harapan.
Idealnya Pemerintah Aceh menggelontorkan dana Rp500 miliar untuk pembangunan rumah dhuafa, sehingga dapat mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat Aceh.
Jika menelisik alokasi dana Pokir, tidak relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan, maka orientasi mengejar rente dari anggota DPRA, nampaknya telah mengalahkan niatnya untuk memenuhi janjinya yang diumbar saat kampanye lalu.
Akhirnya waktu yang membuktikan, bahwa dana pokir adalah modus praktek korupsi yang mendapat legitimasi.
*Penulis adalah Pemerhati Intelijen
