OLEH: KHAIRUL A. EL MALIKY
DI TENGAH gempuran narasi pendidikan inklusif dan pemerataan akses, realitas di lapangan justru menunjukkan jurang yang makin dalam antara sekolah swasta dan sekolah elite. Sementara sekolah swasta lokal berjuang keras menjaga eksistensi, sekolah-sekolah elite, terutama yang bertaraf internasional, menikmati limpahan fasilitas, jaringan global, hingga status sosial yang mengundang gengsi.
Pertarungan ini bukan soal kualitas semata, tapi lebih jauh menyangkut Politik kapital, kelas sosial, dan ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan kita.
Sekolah Swasta: Pilar Alternatif yang Terpinggirkan
Sekolah swasta, terutama yang berskala menengah ke bawah, sesungguhnya menjadi tulang punggung pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada 2023, sekitar 54 persen siswa SMA menempuh pendidikan di sekolah swasta. Namun, peran vital ini tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan negara.
Pemerintah cenderung memberikan perhatian besar kepada sekolah negeri dan sekolah unggulan, sementara sekolah swasta diperlakukan layaknya pemain cadangan. Dibiarkan bersaing tanpa perlindungan dalam pasar pendidikan yang makin liberal.
Padahal, banyak sekolah swasta yang berjuang menghadirkan pendidikan bermutu dengan biaya terbatas, mendekatkan layanan pendidikan ke pelosok, dan menjadi wadah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, mereka harus berhadapan dengan sekolah-sekolah elite yang tidak hanya bertarif tinggi, tetapi juga mendapat legitimasi sosial dan politik.
Sekolah Elite: Gengsi, Privilege, dan Reproduksi Kelas
Sekolah elite bukan hanya menawarkan kurikulum Cambridge atau IB (International Baccalaureate), melainkan juga jejaring sosial global, fasilitas mewah, dan pengajaran dalam bahasa asing. Dalam banyak kasus, sekolah elite menjadi instrumen reproduksi kelas. Pierre Bourdieu (1977) telah menguraikan bagaimana lembaga pendidikan kerap mereproduksi struktur kelas dominan melalui apa yang ia sebut cultural capital dan habitus.
