Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Wahai Tito, Aceh Sudah Berdaulat Ratusan Tahun Sebelum Indonesia Ada

Kepada Mendagri Tito, seyogyanya untuk dipertimbangkan membatalkan keputusan menyangkut kepemilikan 4 pulau menjadi milik provinsi Sumut, mengingat latar belakang konflik Aceh adalah bukan semata-mata persoalan separatisme, tetapi persoalan hak menentukan nasib sendiri atas wilayah Aceh yang sudah berdaulat ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka.

MUNGKIN banyak orang yang mengetahui soal Aceh, tapi sangat sedikit orang yang menjadi saksi sejarah dan merasakan derita konflik serta liku-liku damai Aceh.

Akibatnya terjadi kebijakan menyangkut Aceh, diputuskan berdasarkan arogansi kekuasaan dan ditunggangi oleh kepentingan sepihak yang dapat mengorbankan kesepakatan damai Aceh.

Seperti keputusan Mendagri Tito Karnavian, merubah kepemilikan 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, dari Provinsi Aceh kepada Provinsi Sumut, adalah keputusan yang sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tapi membahayakan kedaulatan negara.

Tentunya keputusan mendagri Tito Karnavian tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi batas wilayah dalam negara Indonesia, tapi harus dicermati sebagai keputusan bernuansa provokasi yang berpotensi memicu bangkitnya perlawanan separatisme di Aceh.

Mengingat persoalan 4 pulau, telah berkembang menjadi isu politik dan pertahanan keamanan serta telah dieksploitasi untuk mendiskreditkan Indonesia di forum internasional oleh kelompok separatis Aceh di luar negeri ASNLF (Atjeh Sumatera National Liberation Front).

Tentunya perlu segera presiden Prabowo mengambil langkah cepat, untuk melokalisir persoalan sengketa 4 pulau, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat berkembang menjadi konflik pusat – daerah.

Selanjutnya Presiden Prabowo memanggil Mendagri Tito Karnavian untuk diminta keterangan terkait keputusannya yang dapat mengancam integritas kedaulatan Indonesia.

Karena tidak menutup kemungkinan persoalan kisruh 4 pulau, merupakan maneuver politik dalam rangka menciptakan instabilitas nasional yang dapat merongrong kewibawaan presiden Prabowo.

Mendagri Tito seharusnya memiliki pemahaman soal Aceh secara komprehensif, sehingga tidak gegabah ketika menyangkut batas wilayah Aceh.

Untuk itu Tito perlu diberi masukan soal serba serbi konflik Aceh. Pertama adalah pemahaman ideology Hasan Tiro yang dikenal dengan Successor States (Negara Sambungan).

Hal tersebut yang menjadi pijakan perjuangan Hasan Tiro, karena Hasan Tiro mengklaim bahwa aneksasi Belanda atas wilayah Aceh yang berdaulat, kemudian digabungkan dengan wilayah jajahan Hindia Belanda, adalah bertentangan dengan hukum internasional dan hukum dekolonisasi PBB yang diputuskan pada Sidang Umum PBB 1514-XV; berisi Kedaulatan atas setiap tanah jajahan tidak boleh diserahkan oleh satu penjajah atau penguasa yang lain.

Tindakan Belanda tersebut, telah menghilangkan hak-hak bangsa Aceh untuk merdeka kembali. Hasan Tiro secara tegas mengatakan bahwa persoalan konflik Aceh, sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan separatism, tapi merupakan tuntutan hak menentukan nasibnya sendiri sebagai wilayah berdaulat yang sudah ada, sebelum Indonesia merdeka.

Successor states adalah doktrin perjuangan Hasan Tiro, untuk merebut kembali wilayah Aceh yang berdaulat dalam bentuk negara monarki.

Terkait dengan keputusan Mendagri Tito Karnavian, secara sepihak telah menghilangkan hak prov Aceh atas 4 pulau yang secara sah adalah milik provinsi Aceh, patut diwaspadai sebagai bagian dari grand skenario pihak tertentu, untuk mengusik memori kolektif rakyat Aceh terhadap sejarah masa lalunya, sebagai wilayah yang telah berdaulat.

Sengketa 4 pulau, telah menstimulir bangkitnya ethno nationalism rakyat Aceh yang sama sekali tidak memiliki ikatan histori dengan nasionalisme Indonesia.

Kepada Mendagri Tito, seyogyanya untuk dipertimbangkan membatalkan keputusan menyangkut kepemilikan 4 pulau menjadi milik provinsi Sumut, mengingat latar belakang konflik Aceh adalah bukan semata-mata persoalan separatisme, tetapi persoalan hak menentukan nasib sendiri atas wilayah Aceh yang sudah berdaulat ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka.

Penulis: Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Kafilah Aceh mengikuti try out persiapan STQHN selama dua hari, 26–27 Juli 2025 di Dayah Darul Quran Aceh, Gampong Tumbo Baro, Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar. (Foto: Ist)
Warga India membongkar tenda di pinggir jalan demi jalur truk pengangkut sound horeg raksasa dalam sebuah acara di kawasan Paschim Medinipur, India Timur. (Instagram/@fakta.jakarta)
Presiden Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Yogyakarta, didampingi Iriana Jokowi.
Habib Bahar bin Smith saat tiba di lokasi pelantikan ormas PWI LS di Depok, Minggu (27/7/2025), sebelum akhirnya dimediasi pihak kepolisian.
PPATK umumkan pembekuan sementara rekening dormant untuk cegah penyalahgunaan dalam praktik pencucian uang dan transaksi ilegal. (Foto: Dok. PPATK)
Tangkapan layar video Ome TV yang memperlihatkan perempuan mengaku sebagai admin judi online bekerja di Thailand. Dalam video tersebut, ia mengklaim mendapat Rp3 miliar per tahun dan membayar orang dalam di bandara untuk keluar-masuk Indonesia. (X/@somexthread)
MyPertamina WikenFes 2025
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo menikmati kupi khop khas Aceh saat mengunjungi stan Bhayangkari Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di JCC Jakarta, Ahad, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Aktivis dan warga gotong royong membersihkan Sungai Tukad Badung dalam program BRI Peduli.
Kuil Preah Vihear, situs warisan Hindu berusia 900 tahun di perbatasan Kamboja dan Thailand, jadi titik sengketa berdarah dua negara.
Muhammad Fajar (19), pemuda asal Aceh Besar berhasil lulus menjadi prajurit TNI AD, meski hidup dalam keterbatasan ekonomi. (Foto: Ist)
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas
MyRepublic Indonesia memperluas jangkauan layanan internet ke kota-kota baru
Koordinator Siaga 98 Hasanuddin mendesak BIN dan Menkopolkam Budi Gunawan turun tangan dalam penyelidikan skandal ijazah Jokowi yang dinilai berpotensi mendelegitimasi institusi negara.
mencari peluang kerja
Destinasi wisata di Thailand, pulau Koh Panyee, salah satu kompetitor Bali yang kini terdampak konflik.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY membantah tudingan keterlibatan partainya dalam isu ijazah palsu Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di NTB, Minggu (27/7/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat menghadiri peringatan Kudatuli, Jumat (26/7/2025)
Puluhan ribu buruh dari Partai Buruh dan KSPI bakal turun ke jalan serentak di 38 provinsi, membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah. (Foto: Dok. KSPI)
Memed Potensio alias Thomas Alva Edi saat mengoperasikan sound system dalam sebuah acara hiburan rakyat. Sosoknya viral berkat ekspresi datar dan julukan kocak dari warganet. (TikTok/@memed_potensio)
Tutup