Kemudian pada tahun 2021, BPSDM kembali berhasil mendapatkan nilai akreditasi A dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) untuk lembaga pemerintah pelaksana diklat dan uji kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah (BPBJ).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang membuka Rakornas BPSDM mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri tersebut begitu strategis mengingat keterampilan SDM Indonesia dalam indeks daya saing tingkat Asean masih menduduki posisi nomor empat. Selain itu, peringkat talenta global dan indeks efektivitas pemerintah Indonesia masih berada di posisi bawah di Asean.
“Membangun kreativitas dan inovasi menjadi bagian yang sangat penting sehingga posisi daya saing Indonesia dapat kita dongkrak bersama-sama,” kata Khofifah.
Sementara Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Oleh sebab itulah, pihaknya mengundang BPSDM seluruh Indonesia untuk berkolaborasi membahas berbagai tantangan bangsa bagi para aparatur pemerintah.
Sugeng menyebutkan sejumlah tantangan bangsa yang saat ini perlu diperhatikan bagi para ASN. Mulai dari intolerasi, radikalisme, dan terorisme. Kemudian, negeri ini juga memiliki tantangan untuk membumikan nilai Pancasila dan meniadakan praktek korupsi.
“Hal ini perlu kita lakukan bersamaan dengan upaya kita mengembangkan kompetensi bagi ASN,” kata Sugeng.
Sugeng berharap, melalui Rakornas tersebut, seluruh BPSDM Indonesia baik kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi aparatur pemerintah sembari terus meningkatkan kompetensi mereka.
Rakornas BPSDM Tahun 2022, diikuti oleh Kepala BPSDM seluruh Indonesia, baik di kementerian lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (IA)