Bagi Barisan Insan Pendidikan Aceh, Alhudri justru dinilai cakap memimpin dunia pendidikan di Aceh.
Pihaknya tidak menolak kritik atau masukan dari manapun terhadap pendidikan Aceh, akan tetapi sampaikanlah kritik secara objektif dan dilengkapi data yang akurat, sehingga tidak mendiskreditkan pendidikan Aceh.
Begitupun kata Syarbaini, mereka menilai bahwa selama ini pendidikan Aceh kerap dipolitisasi oleh orang-orang yang punya hasrat kekuasaan, namun upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut mengorbankan jerih para guru dan tenaga pendidik, serta tutup mata terhadap prestasi terhadap siswa-siswi di Aceh.
“Karena itu kami menolak politisasi pendidikan Aceh untuk kepentingan pragmatisme dengan mengabaikan pencapaian pendidikan Aceh,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Syarbaini juga menuturkan jika pihaknya menolak segala upaya pengabaian atas hasil karya, prestasi dan pencapaian guru dan tenaga kependididikan di Aceh.
Pihaknya juga menuntut Pemerintah Aceh atas kesamaan hak terkait dana pendidikan, mulai jenjang SD/MIN, SMP/MTSN, dan SMA/MAN.
Lebih lanjut, Syarbaini meminta agar memfasilitasi ruang dan kebebasan bagi seluruh peserta didik dalam melakukan aktualisasi diri dan peningkatan prestasi.
Di penghujung aksi, Syarbaini menegaskan jika masih ada pihak-pihak yang mengatasnamakan peduli pendidikan sementara mereka bukan dari unsur pendidikan, maka pihaknya akan kembali menurunkan massa yang lebih banyak.
Dalam kesempatan itu Syarbaini mengatakan, aksi mereka ini atas dasar kesadaran diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun.
Aksi yang berlangsung secara tertib itu dilakukan secara bergilir oleh orator dari berbagai lembaga perwakilan yang hadir dalam aksi tersebut.
Aksi ini diterima Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Biro Kesra Setda Aceh Amiruddin.m, dan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pj Gubernur Aceh dan Sekda Aceh.
“Berhubung Pak Pj. Gubernur dan Pak Sekda Aceh sedang berada di luar daerah maka tuntutan saya terima untuk kami sampaikan ke pimpinan,” katanya.
