Rahmi juga berharap adanya indikator untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan SPP, ini supaya ada kejelasan.
“Untuk PPDB dan pembayaran SPP harus ada kejelasan, agar tidak ada yang dirugikan. Karena kita tahu, banyak wali murid juga sedang dalam keadaan krisis ekononi. Namun disisi lain, sekolah swasta pendapatannya adalah dari SPP” harap Rahmi.
“Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk kami di Komisi VI DPRA, ini sangat bagus karena kita sedang menyusun grand desain untuk menuju ke pendidikan new normal,” kata Irawan yang merupakan politisi Partai PKS tersebut.
Sementara pihak Ombudsman berharap, layanan pendidikan di Aceh harus ditingkatkan dan harus berjalan dengan tetap memperhatikan situasi dan keadaan.
“Proses Belajar Mengajar tetap harus berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Anggaran pendidikan cukup besar, tetapi tingkat pendidikan kita rendah. Jadi kita berharap, pelayanan pendidikan di masa covid ini atau new normal nantinya harus berjalan seefektif mungkin. Tentunya dengan memadukan protokol kesehatan dan protokol pendidikan,” pungkas Taqwaddin mengakhiri diskusi tersebut. (IA)
