Anies dan Ganjar Kompak Bongkar Kegagalan Menhan Prabowo dan Beri Nilai Sangat Rendah
JAKARTA — Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan da calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dan kompak memberikan nilai rendah kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI di bawah Prabowo Subianto.
Kedua capres tersebut juga membongkar kegagalan Prabowo selama empat tahun lebih memimpin Kemenhan dengan alokasi anggaran mencapai Rp 700 triliun.
Penilai tersebut berawal saat calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melayangkan pertanyaan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai kinerja Kemenhan RI.
Ganjar memberi skor 5, sementara Anies memberikan skor tak terduga.
“Soal kinerja Kemenhan, Pak Ganjar pernah menyampaikan memberikan skor 5 atas kinerja hukum, terkait pertahanan berapa skor yang diberikan?” tanya Anies kepada Ganjar dalam sesi tanya jawab antar paslon saat debat capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad malam (7/1/2024).
Debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti oleh ketiga kandidat calon presiden tersebut bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional dan politik luar negeri.
Kemudian Ganjar menjawab pertanyaan Anies. Dia menyebut skor untuk pertahanan sama dengan skor yang dia berikan untuk kinerja hukum.
“(Skor) Lima juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu,” kata Ganjar.
Lalu, Ganjar menjelaskan perlunya keajegan dalam sistem pertahanan Indonesia.
“Ketika ingin bangun sistem pertahanan, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta ganti. Kita mesti ajeg mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up,” jelasnya.
Setelah Ganjar menjawab, Anies memberikan tanggapan. Secara umum, Anies menyoroti ihwal hak atas TNI dan Polri. Menurut Anies, dari sisi kebijakan di Kemenhan, itu terbilang parah.
“Dari sisi kebijakan, parah. Di era Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kenaikan gaji terjadi sembilan kali, di era ini tiga kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius, Tukin hanya 80 persen, lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin,” jelasnya.
