INFOACEH.NET, BANDA ACEH — Debat kedua Cagub-cawagub Aceh yang diselenggarakan KIP pada Jum’at malam, 1 November 2024 menampilkan gagasan ide tinggi yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh dalam bidang investasi, iklim usaha, dan tata kelola pemerintahan serta pertanian.
Gagasan ide pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 01 Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi dinilai lebih unggul dalam paparan maupun saat menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 02 Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhlullah (Dek Fad).
Beberapa kali dalam debat kelihatan Dek Fad membenarkan apa yang menjadi ide gagasan dari Om Bus-Syech Fadhil. Adapun Mualem terlihat lebih banyak berseloroh dan meninggikan suara dibanding menjelaskan substansi debat dan berulang kali harus dinetralisir dan diperjelas oleh Dek Fad agar tidak bias dalam isi debat.
Adapun beberapa gagasan yang dilahirkan pasangan Om Bus – Syech Fadhil dalam bidang investasi yaitu membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan menghadirkan wajah pemerintahan yang ramah dan menyediakan lahan serta menghapus banyak hambatan tantangan yang membuat investasi tidak jadi datang ke Aceh.
Hal ini patut menjadi perhatian, menurut Om Bus agar tampilan Aceh menjadi lebih terbuka bagi investasi yang akan didatangkan dari banyak tempat bukan justru akan membuat para investor lari menjauh dengan banyaknya hambatan yang ada di Aceh seperti pengalaman selama ini.
Sedangkan dalam bidang pertanian Om Bus-Syech Fadhil juga mengedepankan pentingnya pemanfaatan SDM andal putra-putri Aceh untuk mengelola pertanian bahkan dengan menggunakan teknologi modern di samping penguatan sektor tradisional.
Para akademisi dan para praktisi pertanian yang memiliki konsep pengembangan pertanian maju akan diberdayakan secara optimal perannya oleh Om Bus – Syech Fadhil agar petani Aceh menjadi maju dan sejahtera.
Adapun di bidang tata kelola pemerintahan maka fokus dari Om Bus – Syech Fadhil adalah perbaikan dari sisi pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan data terpadu untuk setiap warga juga menjamin pengelolaan yang bebas korupsi yang bisa dihadirkan dengan komitmen bersama antara Pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder masyarakat sipil pegiat anti korupsi dan penegak hukum.
